PONTIANAK Mediakota.com– Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H. bersama Wakil Menteri Pertanian RI, Sudaryono Eng., M.M., MBA. resmi meluncurkan dialog percepatan musyawarah desa/kelurahan khusus pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih di Aula Garuda Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Selasa (27/5/2025).
Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan kebijakan strategis untuk memperkuat ekonomi desa melalui pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang akan dibangun di 70 ribu hingga 80 ribu Desa/Kelurahan di seluruh Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Ria Norsan mengungkapkan bahwa Berdasarkan data nasional Provinsi Kalimantan Barat, per tanggal 26 Mei 2025 terdapat sebanyak 1.064 atau 49.60% desa/kelurahan yang telah melaksanakan Musdes/kel.
Dengan komposisi Kabupaten terbanyak adalah Kabupaten Melawi sebanyak 139 desa (82,25%), Kab. Kubu Raya sebanyak 99 desa (80,5%), Kab. Sambas sebanyak 145 desa (74,36%), dan yang terendah adalah Kota Singkawang 4 desa/kel atau 15,38%.
“Terima kasih atas atas kehadiran Bapak Wakil Menteri Pertanian di Kalimantan Barat, para Bupati/Walikota serta para Kepala Desa. Ini merupakan wujud nyata bentuk dukungan dan sinergi dalam menyukseskan program-program pembangunan di Kalimantan Barat. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan bersama dalam rangka kita mendukung program Bapak Presiden Republik Indonesia dapat terwujud secepat mungkin,” ucap Norsan.
Dikatakannya, bahwa kehadiran Wamentan dan Jajaran di Kalimantan Barat memberikan semangat dan motivasi Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka percepatan pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih.
“Hal ini terbukti dengan meningkatnya data nasional akan capaian kinerja percepatan Musyawarah Desa/Kelurahan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih yang mana sebelumnya pada tanggal 25 Mei 2025 Kalimantan Barat baru mencapai 667 desa/kelurahan (31,10%). Namun saat ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan mencapai 18%,” terangnya.
Selanjutnya orang nomor satu di Kalimantan Barat mengatakan telah melakukan upaya – upaya untuk meningkatkan pelaksanaan Musdes/Kelurahan dan menginput data ke pusat data nasional sehingga dapat dilihat oleh semua pihak.
“Membuat surat keputusan Gubernur Kalimantan Barat tentang pembentukan Tim satgas percepatan pembentukan koperasi Desa/Kelurahan, Membuat Peraturan Gubernur Kalimantan Barat tentang percepatan pembentukan koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Provinsi Kalimantan Barat, Mengalokasikan anggaran koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih untuk biaya pembuatan akta notaris, melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai kementerian/lembaga dan instansi terkait serta melakukan pemetaan dan manajemen risiko yang dihadapi oleh koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dalam rangka pengembangan usaha. Saya minta setiap elemen dapat berperan aktif bahu membahu bekerja sama demi terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi Kalimantan Barat,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Sudaryono, menerangkan bahwa keberadaan koperasi merah putih (KMP) merupakan pilar utama dalam memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput.
“Koperasi bukan hanya sekadar lembaga simpan-pinjam. Koperasi Desa Merah Putih harus menjadi kendaraan kolektif bagi petani dan masyarakat desa dalam mengelola produksi pangan, distribusi hasil tani, hingga membangun ekosistem usaha yang mandiri dan berkelanjutan,” ucap Mentan RI.
Disampaikannya, data saat ini yang disampaikan Badan Pusat Statistik menunjukkan peningkatan produksi beras nasional sebesar 51 persen dan jagung sebesar 39 persen pada kuartal pertama 2025 dibandingkan tahun sebelumnya. “Keberhasilan ini tak lepas dari peran aktif koperasi yang didukung oleh sinergi negara, seperti keterlibatan TNI dan Polri dalam mendukung produksi pangan,” tuturnya.
Peluncuran dialog percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kalimantan Barat ini menandai komitmen kuat Gubernur Ria Norsan dan jajaran Pemprov Kalbar untuk mendukung visi Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ekonomi desa.
Dengan peningkatan signifikan dalam capaian Musdes/Kel hingga hampir 50% dan berbagai upaya strategis yang telah dilakukan, Kalbar menunjukkan kesiapannya menjadi garda terdepan dalam mewujudkan koperasi sebagai pilar kemandirian ekonomi. Sinergi antara pemerintah daerah, pusat, dan seluruh elemen masyarakat diharapkan dapat menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran yang lebih luas diy Kalimantan Barat.
Hasnan