Manggar, Belitung Timur – Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI bergerak cepat dalam memperkuat benteng pertahanan maritim nasional, khususnya di jalur krusial Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I. Langkah taktis ini diwujudkan melalui kunjungan kerja dan audiensi strategis yang dipimpin langsung oleh Direktur Strategi Bakamla RI, Laksamana Pertama Bakamla Dr. Steven Toar Sambouw, saat menemui Bupati Belitung Timur, Kamarudin Muten di ruang kerjanya. Kamis (16/7/2026) pukul 10.00 WIB.
Pertemuan tatap muka tersebut menjadi agenda krusial dalam membahas rencana besar pembangunan National Maritime Security System (NMSS) atau Sistem Keamanan Maritim Nasional. Proyek NMSS di Belitung Timur ini merupakan bagian dari akselerasi program strategis nasional yang ditargetkan tersebar di 35 titik intim di seluruh penjuru Indonesia.
Dalam audiensi tersebut, Laksma Bakamla Steven Toar Sambouw menegaskan bahwa pemilihan wilayah Belitung Timur didasarkan pada pertimbangan geopolitik dan geostrategis yang sangat matang. Jalur perairan ini berhadapan langsung dengan ALKI I, sebuah koridor pelayaran internasional yang memiliki aktivitas lalu lintas kapal sangat padat, sehingga rawan terhadap potensi pelanggaran hukum serta aktivitas ilegal di laut.
“Belitung Timur memegang posisi geografis yang sangat strategis. Melalui integrasi NMSS di wilayah ini, Bakamla dapat mendeteksi dini sekaligus merespons cepat setiap anomali atau ancaman keamanan maritim yang melintas di ALKI I,” ujar Steven ditemui usai audiensi.
Sebagai tindak lanjut konkret dari audiensi ini, tim Bakamla RI bersama jajaran Pemerintah Daerah langsung melakukan peninjauan lapangan ke tiga alternatif lokasi potensial yang akan dijadikan pusat pemantauan radar maritim tersebut. Ketiga titik lokasi yang masuk dalam kajian teknis meliputi Pantai Tambak dan Pantai Burung Mandi di Kecamatan Damar, serta Pantai Nyiur Melambai yang terletak di Kecamatan Manggar.
Pemerintah Kabupaten Belitung Timur menyambut baik komitmen Bakamla RI dan menyatakan kesiapannya untuk mendukung penuh fasilitasi lahan demi kelancaran proyek NMSS ini. Sinergi antara otoritas pusat dan daerah ini diharapkan tidak hanya mengamankan kedaulatan laut Indonesia, tetapi juga memberikan rasa aman bagi para pelaku usaha serta masyarakat nelayan lokal di wilayah Bangka Belitung.
