Jakarta, MEDIAKOTA.COM,-
Guru Besar Prof. Ir. Jhonny W. Alkos Tumoral menegaskan bahwa koperasi di Indonesia masih belum mampu menjalankan perannya sebagai sokoguru perekonomian nasional.
Menurutnya, lemahnya tata kelola dan minimnya penguatan kewirausahaan menjadi penyebab koperasi belum mampu mendorong kedaulatan ekonomi masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan usai prosesi pengukuhan gelar Profeaor Riset, bertempat di Bdan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Jakarta, baru-baru ini (16/7).
Prof Jhonny menilai Indonesia perlu belajar dari negara-negara maju yang menjadikan koperasi sebagai fondasi utama pembangunan ekonomi.
“Kalau kita bandingkan dengan negara-negara maju seperti Amerika Serikat, negara-negara Eropa, Australia, Selandia Baru, Jepang, Korea Selatan hingga Singapura, fondasi ekonominya dibangun melalui koperasi. Sementara di Indonesia, partisipasi masyarakat dalam koperasi masih sekitar 10 persen,” ujarnya.
Ia menilai rendahnya keterlibatan masyarakat dalam koperasi berdampak pada belum terwujudnya kedaulatan ekonomi rakyat. Akibatnya, masyarakat masih bergerak sendiri-sendiri sehingga sulit memiliki daya saing yang kuat.
Menurut Prof Jhonny, koperasi hanya akan menjadi kekuatan ekonomi apabila prinsip-prinsip koperasi dijalankan secara konsisten, didukung tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel.
“Kuncinya ada pada penguatan kewirausahaan koperasi. Kalau dua hal itu berjalan, koperasi akan menjadi kekuatan ekonomi yang sesungguhnya,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Prof Jhonny mengaku belum secara khusus menyinggung program Koperasi Merah Putih yang tengah dikembangkan pemerintah. Ia memilih memusatkan perhatian pada pentingnya membangun ekosistem koperasi yang sehat dan berdaya saing.
Lebih jauh, ia mengaitkan penguatan koperasi dengan cita-cita Indonesia Emas 2045. Menurutnya, target peningkatan pendapatan per kapita dan penurunan angka kemiskinan hanya dapat dicapai apabila seluruh masyarakat dilibatkan dalam aktivitas ekonomi secara kolektif.
“Tantangan menuju Indonesia Emas 2045 sangat besar. Target pendapatan per kapita dan penurunan kemiskinan tidak mungkin tercapai jika masyarakat tidak berdaulat secara ekonomi. Karena itu, penguatan kewirausahaan koperasi harus menjadi gerakan nasional,” katanya.
Prof Jhonny berharap gagasan mengenai revitalisasi koperasi mendapat perhatian lebih luas dari pemerintah, akademisi, pelaku usaha, hingga masyarakat.
Menurutnya, kebangkitan koperasi bukan sekadar memperkuat kelembagaan, tetapi juga menjadi jalan untuk membangun ekonomi nasional yang lebih inklusif, mandiri, dan berkeadilan.
“Kalau ingin Indonesia benar-benar maju, masyarakat harus terlibat. Dan koperasi adalah instrumen penting untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi rakyat sekaligus mengantarkan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.(f/red)
