Sumenep, Mediakota.com – Polemik terkait jam kerja di Desa Pamolokan, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, terus memanas. Pemberitaan yang digulirkan oleh Suara Demokrasi, khususnya artikel karya Irfan, telah memicu perdebatan sengit antara media dan Pemerintah Desa (Pemdes) Pamolokan.
Awal mula permasalahan ini bermula dari temuan wartawan Suara Demokrasi, Erpan, yang mendapati hanya tiga orang perangkat desa yang bertugas di balai desa saat melakukan kunjungan. Ketika dikonfirmasi mengenai keberadaan Penjabat (PJ) Kepala Desa, Didik, salah satu perangkat desa menjelaskan bahwa PJ tengah ada keperluan di luar kantor. Namun, setelah menunggu beberapa saat, PJ tidak kunjung kembali.
Berdasarkan temuan tersebut, Erpan kemudian menyimpulkan bahwa Pemdes Pamolokan tidak mematuhi aturan jam kerja. Kesimpulan ini pun kemudian dipublikasikan oleh Suara Demokrasi.
Menanggapi tudingan tersebut, PJ Desa Pamolokan, Didik, memberikan klarifikasi. Ia menjelaskan bahwa dirinya memang sempat keluar kantor untuk menjemput anak pulang sekolah pada saat bersamaan dengan kedatangan Erpan. Didik juga menegaskan bahwa adanya tiga perangkat desa yang tetap bertugas di kantor sudah sesuai dengan sistem piket yang telah diterapkan sebelumnya.
“Saya akui memang sempat keluar kantor, tapi itu untuk kepentingan pribadi yang sifatnya mendesak. Dan selama saya tidak ada, pelayanan di kantor tetap berjalan karena ada rekan-rekan yang bertugas,” tegas Didik.
Perbedaan narasi antara media dan Pemdes Pamolokan ini kemudian memicu perang narasi di ruang publik. Kedua belah pihak saling mempertahankan argumen masing-masing. Situasi ini semakin memanas ketika Raden Mas Hendrawan, seorang putra daerah yang juga tokoh masyarakat setempat, turun tangan untuk meredakan tensi yang semakin tinggi.
Hendra, sapaan akrabnya, menegaskan bahwa dirinya tidak ingin ikut campur dalam persoalan ini. Namun, karena memiliki kedekatan emosional dengan Desa Pamolokan, ia merasa perlu untuk mengambil sikap. Hendra berharap agar semua pihak dapat menahan diri dan mencari solusi bersama.
“Saya berharap media dan pemerintah desa dapat bekerja sama untuk membangun Desa Pamolokan. Mari kita sama-sama mencari solusi terbaik untuk masalah ini,” ujar Hendra.
1 Polemik di Desa Pamolokan ini menyoroti beberapa persoalan penting yaitu. Media massa memiliki peran penting dalam mengawasi kinerja pemerintah. Namun, dalam menjalankan perannya, media juga harus berpegang pada prinsip-prinsip jurnalistik yang baik, seperti akurasi, objektivitas, dan keseimbangan.
2 Pemerintah desa harus transparan dan akuntabel dalam menjalankan tugasnya. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana pemerintah desa menggunakan anggaran dan memberikan pelayanan publik.
4 Peristiwa ini menunjukkan pentingnya komunikasi yang efektif antara pemerintah desa dan masyarakat. Pemerintah desa perlu lebih proaktif dalam memberikan informasi kepada masyarakat, sementara media harus menyampaikan informasi secara akurat dan tidak memihak.
3 Tokoh masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga kondusifitas di masyarakat. Tokoh masyarakat dapat menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat.
Polemik di Desa Pamolokan menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak. Media, pemerintah desa, dan masyarakat harus bekerja sama untuk membangun desa yang lebih baik. Saling menghormati, saling menghargai, dan mengedepankan kepentingan bersama adalah kunci untuk menyelesaikan masalah.
(R. MH)