PONTIANAK MEDIAKOTA.COM – Polda Kalimantan Barat melalui Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) mengungkap dugaan tindak pidana penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) secara nonprosedural ke Malaysia, Jumat (20/11). Dalam kasus ini, polisi menetapkan seorang pria berinisial BT (40) sebagai tersangka setelah menggagalkan keberangkatan empat calon pekerja migran yang hendak dikirim melalui jalur ilegal.
Dirres PPA dan PPO Polda Kalbar Kombes Pol. Rusdiani, S.I.K., M.Si., mengatakan pengungkapan tersebut bermula dari kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD) untuk mengantisipasi tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan permasalahan pekerja migran Indonesia. Petugas kemudian menerima informasi mengenai dugaan pengiriman CPMI nonprosedural melalui Bandara Internasional Supadio.
Menindaklanjuti informasi itu, polisi melakukan penyelidikan hingga menghentikan sebuah mobil Daihatsu Sigra berwarna abu-abu di depan Penginapan A, Jalan Sungai Durian Laut, Desa Limbung, Kabupaten Kubu Raya, Jumat (13/11) sekitar pukul 18.30 WIB. Dari pemeriksaan kendaraan, petugas menemukan empat penumpang asal Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), bersama seorang pengemudi.
Hasil pemeriksaan awal menunjukkan keempat penumpang tersebut berencana bekerja sebagai buruh perkebunan sawit di Malaysia. Mereka diduga akan diberangkatkan melalui jalur tidak resmi atau jalan hutan di wilayah Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang. Polisi selanjutnya membawa pengemudi dan keempat calon pekerja migran ke Mapolda Kalbar untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
Dalam pengungkapan tersebut, polisi menyita satu unit mobil Daihatsu Sigra, telepon genggam, dokumen identitas, fotokopi paspor, serta tiket penerbangan dan boarding pass rute Lombok-Surabaya-Pontianak atas nama keempat calon pekerja migran. Tersangka BT dijerat Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Pol. Bambang Suharyono, S.I.K., M.H., mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap tawaran pekerjaan ke luar negeri yang tidak disertai prosedur resmi. “Masyarakat harus memastikan perusahaan penempatan, dokumen, serta jalur keberangkatan yang digunakan benar-benar resmi. Jangan mudah tergiur tawaran pekerjaan dengan iming-iming penghasilan besar, karena keberangkatan secara ilegal dapat menempatkan pekerja migran dalam situasi yang rentan terhadap penipuan, eksploitasi, bahkan perdagangan orang,” tegasnya.
Hsn












