P3RSI: Hak Suara Penghuni Rusun Harus Setara

JAKARTA, MEDIAKOTA.COM,-
Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI) mengusulkan agar pengaturan hak suara dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rumah Susun DKI Jakarta dilakukan secara proporsional.

Usulan ini bertujuan menciptakan mekanisme pengambilan keputusan yang adil sekaligus mencegah dominasi kelompok mayoritas maupun minoritas di lingkungan rumah susun.

P3RSI menilai, hak suara perlu dibedakan berdasarkan jenis kepentingan yang diputuskan. Untuk persoalan yang berkaitan dengan kepentingan penghunian, organisasi ini mendorong penerapan prinsip one name one vote atau satu nama satu suara.

Sementara itu, keputusan mengenai kepemilikan dan pengelolaan aset bersama perlu menggunakan Nilai Perbandingan Proporsional (NPP), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.

Usulan tersebut disampaikan Ketua Umum DPP P3RSI, Adjit Lauhatta, dalam rapat lanjutan pembahasan pasal demi pasal Ranperda tentang Rumah Susun di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi DKI Jakarta, Senin (16/11/2026).

Rapat dipimpin Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz. Hadir pula sejumlah instansi terkait, di antaranya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pemprov DKI Jakarta, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) DKI Jakarta, BUMD, asosiasi rumah susun, serta pelaku pembangunan.

”Pengaturan hak suara dalam Ranperda perlu mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, khususnya Pasal 77, serta Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Permen PKP) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Rumah Susun Milik serta Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun,” kata Adjit.

Ia menilai, pembedaan hak suara berdasarkan substansi keputusan sangat penting agar tidak terjadi ketimpangan dalam pengambilan keputusan di lingkungan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS).

”P3RSI juga mendorong agar penggunaan NPP dalam penghitungan hak suara dilakukan secara proporsional, termasuk dengan pembatasan maksimal 20 persen bagi pemilik yang memiliki NPP besar,” tegasnya.

NPP Mencerminkan Hak dan Tanggung Jawab Pemilik

Adjit menjelaskan, NPP bukan sekadar angka yang tercantum dalam dokumen kepemilikan satuan rumah susun. NPP mencerminkan proporsi hak setiap pemilik terhadap Bagian Bersama, Benda Bersama, dan Tanah Bersama.

“Karena itu, keputusan yang berkaitan dengan pemeliharaan, perbaikan, maupun pemanfaatan aset bersama seharusnya mempertimbangkan besaran NPP masing-masing pemilik,” ungkapnya.

Menurut dia, besaran NPP berkaitan langsung dengan proporsi hak kepemilikan sekaligus tanggung jawab ekonomi yang harus ditanggung pemilik dalam pengelolaan rumah susun.

Sebagai contoh, pemilik unit dengan NPP 0,5 persen memiliki proporsi hak atas aset bersama yang berbeda dengan pemilik unit yang mempunyai NPP 1,5 persen. Konsekuensi pembiayaan pengelolaan aset bersama pun tidak sama.

Oleh karena itu, perbedaan proporsi tersebut perlu tercermin dalam mekanisme pengambilan keputusan, khususnya yang menyangkut kepemilikan dan pengelolaan aset bersama.

Di sisi lain, apabila prinsip one man one vote diterapkan untuk seluruh jenis keputusan, kelompok pemilik dengan jumlah anggota lebih banyak berpotensi mendominasi. Padahal, secara keseluruhan, kelompok tersebut belum tentu memiliki NPP yang lebih besar.

”Sebaliknya, penggunaan NPP tanpa pembatasan juga berisiko memberikan pengaruh terlalu besar kepada pemilik yang menguasai proporsi kepemilikan dominan,” ujar Adjit.

Kondisi tersebut, menurut P3RSI, dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam proses pengambilan keputusan di lingkungan PPPSRS.

Karena itu, lanjutnya, P3RSI memandang kombinasi prinsip one man one vote dan NPP sebagai mekanisme yang dapat mengakomodasi dua kepentingan sekaligus. Kepentingan penghunian tetap mendapatkan perlakuan setara, sementara hak kepemilikan dan tanggung jawab ekonomi setiap pemilik tetap diperhitungkan.

Selain itu, penggunaan NPP yang tercantum dalam dokumen rumah susun dinilai dapat menjadi dasar penghitungan suara yang terukur, transparan, dan dapat diverifikasi.

P3RSI berharap usulan tersebut dapat diakomodasi dalam Ranperda Rumah Susun DKI Jakarta. Dengan pengaturan yang jelas, mekanisme pengambilan keputusan di lingkungan PPPSRS diharapkan menjadi lebih transparan dan proporsional, sekaligus mengurangi potensi sengketa antara pemilik, penghuni, dan pengurus PPPSRS. (f/red)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!