Manggar, Belitung Timur – Sebuah langkah strategis di balik layar terselenggara dalam ketatnya pengawasan kebijakan infrastruktur nasional di Pulau Belitung. Anggota DPD RI daerah pemilihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Ir. H. Darmansyah Husein, menggelar pertemuan reses khusus dengan tujuan utama untuk menyerap aspirasi langsung dari jajaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PUPRP2RKP) Kabupaten Belitung Timur yang dipimpin oleh Idwan Fikri, S.T., M.I.R. Kamis (23/7/2026).
Pertemuan intensif yang dihadiri oleh Kepala Dinas PUPRP2RKP Kabupaten Belitung Timur, Idwan Fikri, S.T., M.I.R., beserta seluruh Kabid dan jajarannya ini berfokus pada pengawasan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, khususnya terkait sinkronisasi status jalan daerah yang kerap menghambat pembangunan di Kabupaten Belitung Timur.
Realitas di lapangan menunjukkan adanya jurang pemisah yang lebar antara kebutuhan perbaikan jalan dengan kemampuan fiskal daerah. Dengan sisa anggaran proyek fisik dan pemeliharaan rutin yang berada di angka kritis, sekitar belasan miilar rupiah setelah efisiensi, Dinas PUPRP2RKP Beltim dipaksa memutar otak. Keterbatasan dana APBD ini membuat Kabupaten Belitung Timur sangat bergantung pada intervensi anggaran pusat dan provinsi. Momentum penyerapan aspirasi dalam reses DPD RI inilah yang dimanfaatkan secara taktis sebagai jalur pintas untuk meloloskan proposal pendanaan prioritas langsung ke meja kementerian pusat.
” Hari ini saya menjalankan tugas di bidang infrastruktur. Saya sangat mengapresiasi teman-teman dari PUPR Belitung Timur yang telah menyampaikan seluruh unek-unek serta rencana strategis mereka ke depan. Aspirasi ini tidak akan disampaikan begitu saja, melainkan menjadi bahan konkret saya untuk dikomunikasikan secara intensif dengan kementerian terkait agar Belitung Timur mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat,” ujar Darmansyah Husein usai acara reses.
Senator Babel, Darmansyah Husein juga memuji rekam jejak pengelolaan infrastruktur jalan di daerah ini yang dinilai sangat akuntabel, menjadikannya nilai tawar kuat di tingkat nasional.
“Salah satu poin penting (sharing point) yang saya dapatkan adalah bukti bahwa jika alokasi pengerjaan jalan diberikan ke sini, pasti dikelola dengan baik. Keterbukaan teman-teman di sini dalam menyampaikan aspirasi sangat krusial bagi saya agar ke depan Belitung Timur tidak lagi tertinggal,” tambahnya.
Menanggapi situasi pemotongan anggaran nasional, Darmansyah mengingatkan jajaran daerah untuk tidak patah arang setelah menyampaikan kendala mereka.
“Saat ini Kementerian PUPR memang sedang mengalami efisiensi, tetapi saya katakan pada saat kita mengalami efisiensi ini kita jangan diam, kita harus bersiap. Jangan sampai kita ikut tertekan oleh keadaan, melainkan harus makin kreatif. Begitu pintu peluang pusat kembali terbuka, kita sudah siap melangkah maju saat daerah lain mungkin masih tertidur. Saya meminta semua pihak memunculkan pikiran yang jernih dan mulai membuka komunikasi selebar-lebarnya demi masa depan daerah,” tegas Darmansyah.
Tidak hanya soal konektivitas logistik pangan, seluruh aspirasi yang masuk juga disinkronkan dengan pembenahan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di kecamatan potensial seperti Manggar, Gantung, dan Damar. Pembangunan infrastruktur jalan kini dirancang terintegrasi dengan aksesibilitas destinasi pariwisata unggulan dan pusat ekonomi warga, memastikan setiap jengkal aspal yang diperjuangkan ke pusat memiliki dampak langsung pada perputaran ekonomi daerah. Sebuah cetak biru pemeliharaan jalan lintas batas kini tengah disiapkan, menjadi sinyal kuat bahwa Belitung Timur siap mendobrak keterbatasan anggaran demi menyetarakan diri dengan wilayah maju lainnya.
Merespons peta jalan yang ditawarkan senator Babel tersebut, Kepala Dinas PUPRP2RKP Kabupaten Belitung Timur, Idwan Fikri, menyambut baik dan langsung memaparkan kondisi riil serta strategi bertahan daerah di tengah impitan fiskal.
“Kami sangat berterima kasih atas ruang penyampaian aspirasi ini. Di tengah keterbatasan anggaran daerah akibat efisiensi, kehadiran DPD RI menjadi angin segar. Kami telah menyerahkan potret utuh mengenai titik-titik krusial infrastruktur yang mendesak, terutama jalur distribusi logistik dan jalan penunjang ekonomi masyarakat yang selama ini terhambat batas kewenangan status jalan,” ungkap Idwan Fikri.
Dalam kesempatan tersebut, Idwan Fikri menitipkan sejumlah usulan proyek strategis daerah yang membutuhkan kawalan ketat di tingkat pusat. “Harapan kita tentu kembali pada masalah anggaran karena beliau berada di bagian infrastruktur. Kami menitipkan beberapa usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Jalan untuk tiga ruas jalan utama, yaitu Jalan Cendil, Jalan Selindang, dan Jalan Burung mandi. Alhamdulillah, untuk tahun ini peluangnya terbuka untuk tahun anggaran 2027 dengan tematik Geopark,” jelas Idwan.
Selain infrastruktur jalan, Dinas PUPRP2RKP Beltim juga menyodorkan aspirasi kritis terkait program sosial kemasyarakatan, khususnya Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah.
“Kami mengajukan usulan bantuan BSPS kepada kementerian melalui Pak Darmansyah. Kami meminta tolong agar nilai bantuan dari kementerian senilai Rp20 juta per unit bisa disamakan dengan alokasi APBD kita yang sudah mencapai Rp30 juta. Hal ini penting supaya tidak ada rasa iri-irisn. Karena jujur saja, anggaran Rp30 juta saja masih kurang, apalagi kalau hanya Rp20 juta. Kami menyarankan disamakan nilainya,” tegas Idwan.
Taktisnya momentum reses ini juga dimanfaatkan untuk menuntaskan penyempurnaan payung hukum tata ruang wilayah. Dinas PUPRP2RKP Beltim meminta dukungan DPD RI untuk mengawal proses revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang kini telah memasuki tahap akhir.
“Kami meminta bantuan terkait masalah RTRW karena saat ini kita sedang dalam proses revisi dan sudah berada di tahap akhir. Proses asistensi dan persetujuan substansi (persub) sudah selesai, tinggal mengisikan persetujuan prinsip di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Kebetulan Pak Darman yang membawa dan mengawal ini, jadi mudah-mudahan kendala lintas sektoral tersebut bisa segera kita lalui,” harap Idwan.
Idwan juga menegaskan bahwa jajarannya siap bergerak cepat dan tidak akan tinggal diam dalam menyikapi arahan senator untuk tetap kreatif di masa efisiensi.
“Sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Darmansyah, kami di dinas tidak ingin ikut tertekan oleh keadaan. Justru saat ini kami sedang mempercepat penyusunan data teknis dan proposal yang matang. Ketika pintu anggaran pusat atau program Inpres Jalan Daerah kembali terbuka, Belitung Timur sudah siap di barisan terdepan dengan dokumen pendukung yang lengkap dan jernih, sehingga eksekusi di lapangan bisa langsung berjalan tanpa kendala birokrasi,” pungkasnya.
