KUBU RAYA MEDIAKOTA.Com – Wakil Bupati Kubu Raya Sukiryanto menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Barat yang digelar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Rabu (22/7/2026). Dalam forum tersebut, Sukiryanto menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam menjaga stabilitas inflasi melalui implementasi strategi 4K sekaligus mendorong penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mengatasi keterbatasan fiskal daerah.
Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, kata Sukiryanto, terus mengoptimalkan berbagai upaya pengendalian inflasi mengingat daerahnya merupakan salah satu sentra produksi pangan di Kalimantan Barat. Berbagai langkah dilakukan mulai dari penguatan sektor pertanian, perikanan, peternakan, hingga menjaga keterjangkauan harga dan kelancaran distribusi barang.
“Kabupaten Kubu Raya sebagai salah satu daerah produsen pangan di Kalimantan Barat terus berkomitmen mendukung pengendalian inflasi melalui implementasi Strategi 4K, meskipun di tengah keterbatasan anggaran yang kami hadapi,” ujar Sukiryanto.
Ia menjelaskan, pada aspek ketersediaan pasokan, pemerintah daerah memperkuat produksi pertanian, hortikultura, perikanan, dan peternakan melalui gerakan menanam, pemberian bantuan benih, bibit, pakan, serta sarana dan prasarana kepada kelompok masyarakat.
Sementara pada aspek keterjangkauan harga, Pemkab Kubu Raya tetap melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan operasi pasar sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat, meski pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran perangkat daerah teknis.
“Kami tetap melaksanakan Gerakan Pangan Murah dan operasi pasar sebagai bentuk kehadiran pemerintah dalam membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau,” katanya.
Untuk mendukung kelancaran distribusi, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya terus melakukan pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan, jembatan, serta revitalisasi pasar rakyat agar distribusi barang dan hasil produksi masyarakat semakin lancar.
Sedangkan pada aspek komunikasi yang efektif, koordinasi antarinstansi terus diperkuat melalui rapat TPID secara berkala serta sinergi bersama Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), Bulog, dan organisasi perangkat daerah terkait.
Sukiryanto mengakui, keberhasilan pengendalian inflasi membutuhkan dukungan pembiayaan yang memadai. Namun, kondisi ruang fiskal daerah yang terbatas menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah kabupaten dalam menjalankan berbagai program pengendalian inflasi.
“Kami terus berupaya melaksanakan berbagai aksi nyata, tetapi di sisi lain ruang fiskal daerah saat ini cukup terbatas. Padahal keberhasilan pengendalian inflasi sangat bergantung pada implementasi program-program di daerah secara berkelanjutan,” ungkapnya.
Karena itu, dalam forum HLM TPID Provinsi Kalimantan Barat, Sukiryanto meminta arahan Gubernur Kalimantan Barat selaku Ketua TPID Provinsi mengenai model kolaborasi yang dapat dikembangkan untuk mendukung pendanaan program pengendalian inflasi.
“Kami berharap ke depan dapat dibangun strategi kolaborasi yang lebih kuat, baik melalui program bersama, cost sharing, maupun skema pendanaan kolaboratif. Dengan demikian, pemerintah kabupaten tidak hanya bergantung pada APBD, tetapi juga memperoleh dukungan berbagai pihak agar program pengendalian inflasi tetap berjalan optimal,” pungkasnya.
Rendy
