MELAWI MEDIAKOTA.Com – Wakil Bupati Melawi, Malin, S.H., melakukan monitoring penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah operasional PT Rafi Kamajaya Abadi (PT RKA), Selasa (8/9/2026).
Monitoring tersebut dilaksanakan bersama Ketua Tim Satgas Karhutla Mabes TNI, Brigjen TNI Luqman Arief, Ketua DPRD Kabupaten Melawi, Hendegi Januardi Usfa Yursa, Wakil Ketua DPRD Matius Rindau, Komisi III DPRD Kabupaten Melawi, Kepala BPN Kabupaten Melawi, Unsur TNI dan Polri, pemerintah kecamatan, kepala desa, perwakilan masyarakat, serta jajaran manajemen PT RKA.
Kegiatan dilanjutkan dengan rapat koordinasi di kompleks pabrik kelapa sawit PT RKA untuk membahas langkah percepatan pemadaman, perlindungan terhadap permukiman, penanganan dampak kesehatan, serta penyelesaian terhadap lahan perkebunan masyarakat yang terdampak kebakaran.
Dalam arahannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa penanganan karhutla harus menjadi prioritas bersama. Ia meminta perusahaan berperan aktif membantu masyarakat dan pemerintah dalam mengendalikan kebakaran, khususnya di desa-desa yang berada di sekitar wilayah operasional perusahaan.
Malin juga menekankan pentingnya penyelesaian yang tepat dan berkeadilan terhadap masyarakat yang lahannya terdampak. Menurutnya, pemerintah daerah tidak ingin persoalan kebakaran berkembang menjadi konflik antara masyarakat dan perusahaan.
“Kami tidak ingin sampai terjadi bentrokan antara masyarakat dan PT RKA. Kita tidak mendahului proses dengan menyatakan perusahaan bersalah, tetapi harus ada solusi bagi masyarakat yang terdampak,” tegasnya.
Wakil Bupati mengatakan, bantuan yang diberikan harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan. Ketersediaan sarana pemadaman yang memadai sangat diperlukan mengingat sejumlah kepala desa dan masyarakat masih melakukan pemadaman secara manual akibat keterbatasan peralatan.
“Kalau mesin yang disiapkan hanya satu, saya rasa itu belum menjadi solusi yang tepat. Penanganan harus dilakukan secara serius, terukur, dan melibatkan seluruh pihak,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Tim Satgas Karhutla Mabes TNI, Brigjen TNI Luqman Arief, mengajak seluruh pihak memusatkan perhatian pada upaya menghentikan penyebaran api. Langkah cepat diperlukan agar kebakaran tidak meluas dan mendekati kawasan permukiman.
Ia juga meminta perusahaan membantu masyarakat dengan mengerahkan personel, peralatan pemadaman, serta alat berat untuk membuat parit isolasi atau sekat bakar pada titik-titik rawan.
Dalam rapat tersebut, PT RKA menyatakan kesediaannya memberikan bantuan sarana dan prasarana pemadaman darurat kepada 10 desa terdampak. Bantuan meliputi mesin pompa air, selang, perlengkapan pemadaman, serta tandon atau terpal untuk menampung air.
Desa Laman Bukit, Kecamatan Belimbing, menjadi penerima bantuan tahap pertama. Bantuan kepada sembilan desa lainnya akan disalurkan secara bertahap dengan pengawasan unsur TNI, Polri, dan pemerintah kecamatan.
Selain sarana pemadaman, pihak perusahaan juga diarahkan menyediakan pelayanan kesehatan berupa pemeriksaan medis, obat-obatan, masker, dan vitamin bagi masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
Terkait lahan perkebunan masyarakat yang terdampak, Wakil Bupati meminta dilakukan pendataan dan verifikasi secara menyeluruh. Penentuan sumber kebakaran, tingkat tanggung jawab, serta penghitungan kerugian masyarakat harus dilakukan melalui investigasi dan mekanisme resmi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Perwakilan PT RKA menyatakan siap mengikuti proses investigasi dan penghitungan resmi yang dilakukan pemerintah. Perusahaan juga menyampaikan komitmennya untuk membantu penanganan kebakaran serta menghormati proses hukum yang berlaku.
Wakil Bupati berharap seluruh pihak tetap mengedepankan koordinasi, keterbukaan, dan kepentingan masyarakat. Pada masa tanggap darurat, fokus utama diarahkan pada pemadaman api, perlindungan permukiman, pemenuhan kebutuhan kesehatan, dan bantuan kepada warga terdampak.
“Pemerintah daerah akan terus memantau perkembangan di lapangan. Keselamatan masyarakat menjadi prioritas, sementara persoalan tanggung jawab dan kerugian akan diselesaikan melalui mekanisme resmi berdasarkan hasil pendataan dan investigasi,” pungkasnya.
Hasnan/Fadli
