Manggar, Belitung Timur – Pagi belum sepenuhnya pecah di Kecamatan Manggar, namun deretan kendaraan sudah mengular ratusan meter di SPBU Padang. Dari kejauhan, ini tampak seperti pemandangan biasa: masyarakat yang mengantre demi menyambung napas kendaraan mereka. Namun, sebuah inspeksi mendadak (sidak) yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Belitung Timur, Khairil Anwar, bersama unsur Forkopimda berhasil menyingkap tabir di balik hiruk-pikuk tersebut.
Hadir mendampingi Wakil Bupati dalam peninjauan lapangan yang krusial ini, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Keuangan Setda Beltim, Bayu Priyambodo, Kepala Kesbangpol Beltim Evi Nardi serta Camat Manggar. Kekuatan pengawasan juga diperkuat oleh kehadiran jajaran lengkap unsur TNI-Polri, di antaranya perwakilan dari Polres Belitung Timur, Koramil 414-02/Manggar yang diwakili Sertu Suparna (Babinsa Desa Kelubi), Danpos AU Manggar Kapten Lek Erwin Joniarta bersama anggota dan Kabidgakum Satpol-PP Beltim bersama personil.
Kehadiran jajaran strategis pemerintahan dan aparat keamanan lintas matra ini menegaskan bahwa persoalan BBM bukan sekadar masalah antrean kendaraan biasa, melainkan sudah menyentuh stabilitas keamanan, ekonomi makro, dan hajat hidup masyarakat di tingkat kecamatan.
Ada anomali besar yang selama ini kasat mata namun luput dari penindakan tegas: antrean itu sebagian besar dikuasai oleh komplotan “pengerit” sebutan lokal untuk para pemburu BBM subsidi yang mengisi tangki berulang kali. Ironisnya, ketika Satgas memeriksa rantai distribusi hilir, kios-kios eceran di sepanjang jalan Manggar justru melompong. Pertanyaan besar pun menyeruak ke permukaan, ke mana perginya ribuan liter BBM subsidi yang saban hari disedot dari SPBU Padang?
“Kami melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana mereka mengantre berjam-jam, menghabiskan kuota harian masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Tetapi saat tim bergerak ke lapangan, kios-kios eceran mereka kosong. BBM itu tidak dijual kembali ke masyarakat dengan harga eceran yang sah,” ujar Khairil Anwar dengan nada kecewa di sela-sela peninjauan.
Melihat kondisi antrean yang terus mengular dan meresahkan warga umum, Wakil Bupati Khairil Anwar langsung memberikan jalan keluar taktis di lokasi. Ia menyodorkan alternatif solusi konkret kepada Mandor SPBU Padang, Jumhari, untuk segera memetakan dan mengurai kepadatan tersebut. Khairil Anwar menyarankan agar para pengerit dialihkan untuk mengisi BBM khusus pada jam 1 siang ke atas, dan dengan tegas dilarang melakukan pengisian di bawah jam tersebut. Kebijakan pemisahan waktu ini diambil agar masyarakat umum dapat terlayani terlebih dahulu tanpa harus terjebak antrean panjang sejak pagi hari.
Terkait teknis penyaringan di lapangan, pihak pemerintah menyerahkan kewenangan penuh kepada internal pangkalan. Sebab, pihak SPBU-lah yang paling mengenali identitas maupun rekam jejak para pengerit yang kerap membaur di dalam antrean umum sehari-hari.
Hasil investigasi senyap Satgas Gabungan memang mengindikasikan adanya pergeseran modus operandi. BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar tidak lagi menyasar tangki kendaraan warga miskin atau nelayan kecil. Sebaliknya, komoditas yang disubsidi oleh uang negara ini diduga kuat mengalir ke “pasar gelap” sektor industri ilegal atau ditimbun di gudang-gudang tersembunyi demi meraup keuntungan berlipat ganda saat terjadi kelangkaan.
Merespons temuan mengejutkan ini, Forkopimda Beltim tidak lagi sekadar memberikan imbauan. Pihak kepolisian, jajaran TNI, dan intelijen dikerahkan secara ketat untuk memantau situasi serta melacak aliran BBM dari SPBU Padang. Pihak Kecamatan Manggar pun diinstruksikan untuk ikut memperketat pengawasan teritorial terhadap aktivitas penimbunan di tingkat desa.
“Ini bukan lagi soal mengantre, ini sudah masuk ranah dugaan tindak pidana penyalahgunaan sediaan subsidi. Kami sedang menyelidiki aktor-aktor di balik pengerit ini. Siapa yang menampung? Ke mana barangnya dikirim? Semua akan kami buka,” tegas perwakilan Forkopimda.
Sebagai langkah darurat, Satgas menetapkan aturan baru yang memperketat verifikasi QR Code atau barcode Pertamina. Petugas SPBU kini diwajibkan mencocokkan nomor polisi kendaraan secara fisik dengan data digital secara ketat. Kendaraan yang terindikasi memodifikasi tangki atau menggunakan barcode ganda langsung diblokir di tempat juga kalau terdapat pengerit masuk ke antrian pengguna/ umum difoto dan dilaporkan ke pihak berwajib.
Sidak di SPBU Padang Manggar ini menjadi genderang perang terbuka Pemerintah Kabupaten Belitung Timur terhadap mafia BBM eceran. Bagi warga Manggar, tindakan tegas ini adalah secercah harapan agar mereka tidak perlu lagi mengorbankan waktu kerja hanya untuk berebut beberapa liter bahan bakar yang menjadi hak mereka.
