Manggar, Belitung Timur — Guna meredam keresahan masyarakat sekaligus menertibkan tata kelola energi di daerah, Bupati Belitung Timur, Kamarudin Muten, memimpin langsung Rapat Koordinasi (Rakor) Pimpinan lintas sektor tingkat kabupaten pada Pemerintah Kabupaten Belitung Timur. Pertemuan strategis yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati Belitung Timur ini difokuskan untuk merumuskan instrumen kendali baru terkait penataan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi agar tepat sasaran. Jum’at (11/9/2026).
Sebagai langkah konkret pasca-koordinasi, Bupati Kamarudin Muten secara resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Distribusi BBM Kabupaten Belitung Timur dan mempercayakan tongkat komando kepemimpinannya dengan menunjuk Wakil Bupati Belitung Timur, Khairil Anwar, sebagai Ketua Satgas. Langkah taktis ini diambil demi memastikan eksekusi kebijakan di lapangan berjalan tanpa hambatan dan transparan.
“Pemerintah daerah tidak akan tinggal diam melihat antrean kendaraan yang mengganggu ketertiban umum. Melalui Satgas yang dipimpin langsung oleh Pak Wakil Bupati, kami hadirkan pengawalan ketat agar hak subsidi energi ini benar-benar dinikmati oleh masyarakat kecil yang berhak, bukan oleh pihak yang mencari keuntungan pribadi secara ilegal,” tegas Bupati Kamarudin Muten di hadapan para peserta rapat.
Sinergi Kekuatan Penuh Hukum dan Militer Tiga MatraPertemuan di ruang utama pimpinan daerah ini menjadi perhatian serius setelah dihadiri oleh kekuatan penuh unsur Forkopimda dan instansi vertikal terkait. Selain manajemen PT Pertamina Patra Niaga, rapat krusial ini dihadiri oleh Pasiintel Kodim 0414/Belitung, Kapten Inf Agus Ristanto yang hadir mewakili Dandim 0414/Belitung, Letkol Inf Rahman Safii Tanjung.
Hadir pula memperkuat barisan pengawasan, Kapolres Beltim AKBP Dr Husni Tamrin yang diwakili oleh Wakapolres Beltim Kompol Fatah Meilana, S.I.K., M.H., perwakilan Kejaksaan Negeri Belitung Timur oleh Jaksa fungsional pada bidang intelijen, Alfa Edha Firmansyah, S. H, Komandan Pos TNI AU (Danpos AU) Manggar Kapten Lek Erwin Joniarta, serta perwakilan dari satuan teritorial baru Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) 845/Ksatria Satam,Pasi Intel Letda Inf. Rangga Yudhatama, S. Psi. Kehadiran berlapis dari institusi hukum dan militer tiga matra ini menegaskan komitmen pengamanan rantai pasok energi secara menyeluruh, dari jalur logistik hingga ke titik pelayanan konsumen.
Berdasarkan hasil koordinasi, Satgas bentukan Pemkab Beltim bersama stakeholder menyepakati lima poin instrumen operasi baru guna mengurai masalah di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU):
– Penyelarasan Jam Pelayanan: Menetapkan waktu operasional pelayanan SPBU secara serentak mulai pukul 06.00 WIB guna menjaga ketertiban lalu lintas sejak pagi hari.
– Pembatasan Jarak Antrean: Mengatur tata ruang dan batas panjang kendaraan untuk mengantisipasi kemacetan di area fasilitas publik.
– Evaluasi Alokasi Harian: Mendorong penyesuaian volume pasokan harian khusus pada titik-titik SPBU yang mengalami lonjakan konsumsi tinggi.
– Segregasi Jadwal Pelayanan: Memisahkan skema waktu pelayanan antara konsumen umum dengan kelompok kendaraan komoditas/industri.
– Monitoring Terpadu Berkala: Melakukan pengawasan lapangan secara berkala dan acak oleh tim gabungan Satgas.
Dari sisi penegakan hukum, Polres Belitung Timur bersama Kejaksaan Negeri dan unsur TNI memperingatkan keras para oknum di lapangan. Kendaraan yang terbukti menggunakan tangki modifikasi atau terindikasi melakukan pengisian secara berulang (pengerit) tanpa izin sah akan langsung dijatuhi sanksi represif berat. Pihak Pertamina bersiap melakukan tindakan tegas berupa pemblokiran nomor polisi kendaraan hingga penghapusan data registrasi secara permanen dari sistem digital.
Melalui pembentukan Satgas pengawasan berlapis ini, Pemkab Beltim optimistis stabilitas energi di bumi Satu Hati Bangun Negeri akan semakin kondusif, tertib, dan mampu mengakselerasi roda perekonomian serta swasembada daerah secara berkelanjutan
