Pemkab Melawi Perkuat Sinergi Dengan Kejaksaan Negeri Sintang, Dorong Tata Kelola Pemerintahan Yang Taat Hukum

MELAWI MEDIAKOTA.COM – Pemerintah Kabupaten Melawi bersama Perusahaan Umum Daerah (Perumdam) Tirta Melawi memperkuat sinergi kelembagaan dengan Kejaksaan Negeri Sintang melalui penandatanganan Nota Kesepakatan atau Memorandum of Understanding (MoU), penyerahan dokumen pendapat hukum (Legal Opinion/LO), serta sosialisasi tugas dan fungsi bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), Selasa (17/11/2026) di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Melawi.

 

Kegiatan tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat pendampingan dan perlindungan hukum bagi pemerintah daerah maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sekaligus mendorong penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang bersih, transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Bupati Melawi, H. Dadi Sunarya Usfa Yursa, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada jajaran Kejaksaan Negeri Sintang atas sinergi dan kolaborasi yang terus terjalin dengan Pemerintah Kabupaten Melawi.

 

Menurutnya, kerja sama tersebut memiliki arti penting dalam mengoptimalkan peran Jaksa Pengacara Negara, khususnya dalam memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya kepada pemerintah daerah maupun BUMD.

 

Ia menegaskan, pendampingan hukum menjadi salah satu instrumen penting untuk memitigasi risiko hukum dalam setiap pengambilan kebijakan publik maupun pengelolaan keuangan daerah dan perusahaan.

 

“Sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum bukanlah sekadar formalitas administratif, melainkan sebuah kebutuhan nyata untuk mengawal jalannya roda pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Melawi agar senantiasa berada dalam koridor hukum yang benar,” ungkap Bupati.

 

Selain penandatanganan nota kesepakatan, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penyerahan dokumen pendapat hukum (Legal Opinion) terkait harmonisasi peraturan daerah. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi landasan dan bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam memastikan setiap produk hukum yang dihasilkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.

 

Bupati juga mengharapkan seluruh kepala perangkat daerah dan pengelola BUMD dapat mengikuti sosialisasi tugas dan fungsi bidang Datun dengan sungguh-sungguh. Pemahaman yang baik terhadap aspek hukum perdata dan tata usaha negara dinilai penting untuk meningkatkan kehati-hatian aparatur dalam menjalankan program dan kegiatan pembangunan.

 

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Sintang, Taufik Effendi, S.H.,M.H dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Melawi atas komitmen dan kepercayaan yang diberikan dalam memperkuat sinergi serta kerja sama kelembagaan dengan Kejaksaan.

 

Ia menjelaskan bahwa melalui nota kesepakatan tersebut, Kejaksaan Negeri Sintang siap memberikan dukungan kepada Pemerintah Kabupaten Melawi melalui tiga ruang lingkup utama, yakni penanganan masalah hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, pemulihan keuangan dan aset, serta pendampingan pelaksanaan pembangunan daerah.

 

Dalam bidang penanganan masalah hukum, Kejaksaan dapat memberikan bantuan hukum melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi, termasuk pertimbangan hukum berupa pendapat hukum (Legal Opinion), pendampingan hukum (Legal Assistance), serta tindakan hukum lainnya sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Pada aspek pemulihan keuangan dan aset, Kejaksaan juga dapat melakukan upaya hukum untuk menyelamatkan dan memulihkan keuangan maupun aset milik negara atau pemerintah daerah yang bermasalah atau dikuasai pihak lain secara tidak sah.

 

Adapun dalam pendampingan pelaksanaan pembangunan daerah, dukungan Kejaksaan diharapkan dapat membantu memastikan program dan kegiatan pembangunan berjalan secara efektif, tepat sasaran, tepat waktu, serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

 

Kepala Kejaksaan Negeri Sintang turut menegaskan bahwa pendampingan hukum bukanlah sarana untuk membenarkan setiap tindakan atau kebijakan penyelenggara pemerintahan. Pendampingan harus tetap dilaksanakan secara profesional, objektif, independen, serta mengedepankan prinsip akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik.

 

Melalui kegiatan ini, diharapkan hubungan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Melawi, Perumdam Tirta Melawi, dan Kejaksaan Negeri Sintang semakin kuat dan produktif. Seluruh perangkat daerah dan pengelola BUMD juga diharapkan dapat memanfaatkan ruang lingkup kerja sama tersebut secara optimal, terutama dalam upaya pencegahan permasalahan hukum, penguatan integritas, serta perlindungan keuangan dan aset daerah.

 

Dengan demikian, sinergi yang terbangun tidak hanya berorientasi pada penyelesaian persoalan hukum, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan daerah yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Melawi.

M.Fadli

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!