Manggar, Belitung Timur — Upaya mewujudkan reforma agraria yang tidak sekadar berhenti di atas kertas terus dimatangkan di Kabupaten Belitung Timur. Melalui Rapat Integrasi Penataan Aset dan Penataan Akses Tahun 2026, Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Belitung Timur bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Belitung Timur menyatukan langkah lintas sektoral guna membedah persoalan agraria sekaligus merancang pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.
Pertemuan krusial yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati Belitung Timur, Selasa (17/11/2026) pukul 14.00 WIB ini dipimpin langsung oleh Bupati Belitung Timur, Kamarudin Muten. Dalam rapat tersebut, Bupati didampingi oleh Kapolres Belitung Timur, AKBP Dr. Husni Tamrin, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Belitung Timur, Agus Taufikurrahman, serta Kepala Kantor Pertanahan (ATR/BPN) Kabupaten Belitung Timur, Dendy Herrumurty.

Rapat ini digelar secara hibrida, memadukan diskusi tatap muka bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis dan sambungan daring melalui aplikasi Zoom Meeting bersama perwakilan Badan Bank Tanah serta Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Di ruang rapat, turut hadir jajaran pimpinan perangkat daerah yang bersentuhan langsung dengan tata ruang dan pemberdayaan masyarakat. Mereka meliputi Kepala Dinas PUPRP2RKP, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Perikanan, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Dinaker), Kepala Dinas PemdesKB, Kepala DPMPTSP, Kepala Bidang Tata Ruang pada DPUPRP2RKP, serta Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Kabag Tapem).
Membuka arahannya, Bupati Belitung Timur, Kamarudin Muten, menegaskan bahwa esensi reforma agraria harus menyentuh kesejahteraan warga secara nyata. Menurutnya, distribusi dan legalisasi tanah hanyalah pintu masuk awal yang wajib disambung dengan dukungan pengelolaan agar lahan tersebut menjadi sumber penghidupan yang produktif. Penataan aset (asset reform) dan penataan akses (access reform) harus berjalan beriringan demi mendongkrak perekonomian desa.
“Masyarakat tidak hanya mendapatkan kepastian hukum atas tanah, tetapi juga perlu didukung dengan pelatihan, pendampingan, permodalan, penguatan kelembagaan, serta akses pemasaran,” ujar Kamarudin Muten.
Diskusi strategis kemudian mengalir melalui rangkaian pemaparan kebijakan dan teknis pertanahan. Sesi ini diawali dengan paparan komprehensif dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung Timur, Dendy Herrumurty, yang dilanjutkan dengan pemaparan dari perwakilan Kanwil BPN Kepulauan Bangka Belitung, hingga penjelasan langsung dari pihak Badan Bank Tanah mengenai ketentuan serta skema tata kelola lahan.
Suasana diskusi semakin dinamis saat agenda memasuki sesi pemaparan kondisi riil di tingkat tapak. Kepala Desa Jangkar Asam, Fahrizal, bersama perwakilan dari Desa Selinsing hadir menyampaikan berbagai persoalan agraria yang tengah dihadapi warga di wilayah masing-masing.
Dalam kesempatannya, Fahrizal memaparkan sebuah studi kasus konkret yang memicu kegelisahan warga Desa Jangkar Asam. Ia menceritakan munculnya aspirasi masyarakat terkait ketentuan yang dikeluarkan oleh Badan Bank Tanah mengenai pemanfaatan lahan di desanya.
Situasi menjadi pelik di lapangan karena sebagian dari hamparan lahan tersebut ternyata sudah lebih dahulu dikerjasamakan dengan salah satu perusahaan perkebunan sawit. Kondisi tumpang tindih kebijakan dan pemanfaatan ini membuat warga Desa Jangkar Asam diliputi kebingungan mengenai kepastian status serta hak pengelolaan lahan mereka ke depan.
Merespons laporan dari desa tersebut, Kamarudin Muten mengingatkan seluruh anggota Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Belitung Timur, termasuk unsur aparat penegak hukum dari Kepolisian dan Kejaksaan yang turut mengawal, agar bekerja secara sungguh-sungguh sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Ia menginstruksikan langkah antisipatif yang tegas agar potensi konflik agraria dapat diredam sejak dini dan tidak ada lagi kasus tumpang tindih lahan yang mengorbankan masyarakat kecil.
“Intinya, dengan adanya kita bicarakan masalah ini, supaya ke depannya jangan sampai masih ada lagi yang tumpang tindih. Pemda juga jadikan ini perhatian khusus, jangan sampai ada masyarakat yang dirugikan,” ungkapnya.
Rangkaian rapat koordinasi ini ditutup dengan sesi penyamaan persepsi yang dipandu langsung oleh Kepala Kantor Pertanahan Belitung Timur, Dendy Herrumurty, bersama seluruh peserta rapat. Melalui forum penyelarasan akhir ini, seluruh pemangku kepentingan menyepakati sinkronisasi data spasial dan yuridis sebagai dasar pijakan bagi OPD teknis sebelum menyalurkan program pendampingan di lapangan.
Sebagai puncak tindak lanjut kelembagaan, seluruh hasil kesepakatan dari rapat koordinasi GTRA Kabupaten Belitung Timur ini akan segera dirumuskan secara resmi. Dokumen rumusan tersebut nantinya akan diteruskan kepada GTRA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, untuk selanjutnya dibawa ke tingkat nasional dan disampaikan langsung kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) guna mendapatkan keputusan strategis yang tuntas. (Risda)












