Kawal Reforma Agraria Berkelanjutan, Kantah Belitung Timur Perkuat Integrasi Penataan Aset dan Penataan Akses

Manggar, Belitung Timur — Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Belitung Timur terus mendorong percepatan pelaksanaan Reforma Agraria yang utuh dan solutif bagi masyarakat. Hal ini diwujudkan melalui kolaborasi lintas sektor dalam Rapat Integrasi Penataan Aset dan Penataan Akses Kabupaten Belitung Timur Tahun 2026 yang digelar di Ruang Rapat Bupati Belitung Timur, Selasa (17/11/2026) pukul 14.00 WIB.

Pertemuan strategis yang dipimpin langsung oleh Bupati Belitung Timur, Kamarudin Muten, dan didampingi jajaran Forkopimda Beltim ini mempertemukan Kepala ATR/BPN Beltim dengan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait.

Turut hadir Kepala Dinas PUPRP2RKP Idwan Fikri,S.T., M.I.R,, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Adlan Taufik, S.T, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Heru Indramarta, S.Pt, Kepala Dinas Perikanan Leo Ardiansyah. S.Si.,Apt.,M.P.H, Kepala Dinas Tenaga Kerja,bKoperasi dan UKM (DinakerKopUKM) Amrullah,.S.H, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB (DPMDPPKB) Melta Indah Nurhayati, S.STP., M.Kesos, Kepala DPMPTSP Ferry Irwan, S.T, Kepala Bidang Tata Ruang pada DPUPRP2RKP, serta Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Kabag Tapem) Bambang Trikapdi Ramajaya, S.Si.

Dalam forum tersebut, pembahasan membedah dinamika lapangan melalui studi kasus konkret yang terjadi di Desa Jangkar Asam. Kepala Desa Jangkar Asam, Fahrizal, menceritakan bahwa di wilayahnya muncul aspirasi masyarakat terkait ketentuan yang dikeluarkan oleh Badan Bank Tanah mengenai pemanfaatan lahan di desanya. Kondisi di lapangan menjadi rumit karena sebagian dari lahan tersebut sudah lebih dahulu dikerjasamakan dengan salah satu perusahaan perkebunan sawit, sehingga memicu kebingungan di tengah warga mengenai kejelasan status dan pemanfaatan lahan ke depannya.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Belitung Timur, Kamarudin Muten, menegaskan bahwa pemerintah daerah bersama jajaran ATR/BPN berkomitmen hadir memberikan kepastian dan solusi bagi masyarakat agar tidak terjadi keresahan di tingkat tapak.

“Kita tidak ingin masyarakat di bawah menjadi bingung akibat ketidakjelasan informasi maupun tumpang tindih pemanfaatan lahan. Melalui rapat integrasi ini, kita duduk bersama ATR/BPN dan seluruh OPD teknis untuk memetakan persoalan secara jernih. Prinsipnya, penataan aset harus memberikan kepastian hukum yang adil bagi warga, dan setelah itu penataan aksesnya harus langsung berjalan agar lahan yang ada benar-benar memberi nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Bupati Kamarudin Muten.

Senada dengan Bupati, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung Timur, Dendy Herrumurty, menegaskan bahwa pihak ATR/BPN siap mengawal sinkronisasi data pertanahan agar tidak ada celah informasi yang merugikan masyarakat maupun menghambat investasi yang sah.

“Tugas kami di ATR/BPN memastikan setiap jengkal tanah memiliki kepastian hukum dan kejelasan peruntukan. Terkait dinamika antara ketentuan Badan Bank Tanah dan kerja sama perkebunan di Desa Jangkar Asam, kami akan memfasilitasi verifikasi data spasial dan yuridisnya secara menyeluruh. Penataan aset yang akurat adalah pintu masuk utama sebelum rekan-rekan OPD teknis menyalurkan program pemberdayaan atau penataan akses bagi warga,” jelas Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung Timur.

Sebagai langkah konkret, rapat tersebut menyepakati sejumlah poin tindak lanjut lintas sektor, antara lain :
• Inventarisasi dan Verifikasi Lapangan: Tim terpadu yang terdiri dari Kantah Belitung Timur, Pemerintah Desa Jangkar Asam, dan instansi terkait akan melakukan pemetaan ulang serta pencocokan batas-batas lahan antara wilayah pengelolaan Badan Bank Tanah dengan lahan yang telah dikerjasamakan dengan perusahaan sawit.
• Koordinasi dan Sosialisasi Terpadu: Pemkab Belitung Timur bersama ATR/BPN akan menjalin komunikasi intensif dengan Badan Bank Tanah dan pihak perusahaan guna menyamakan persepsi, yang dilanjutkan dengan sosialisasi terbuka kepada warga Desa Jangkar Asam agar tidak terjadi simpang siur informasi.
• Sinkronisasi Program Penataan Akses: Setelah status dan skema pemanfaatan lahan dinyatakan klir, OPD teknis seperti Dinas Pertanian, Dinaker, dan DPMPTSP akan menyusun skema pendampingan usaha, kemitraan, maupun perizinan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat sekitar.

Melalui langkah kolaboratif ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung Timur berkomitmen menghadirkan tata kelola pertanahan yang responsif terhadap aspirasi warga. Dengan menyatukan kejelasan aset dan pemberdayaan akses, pelaksanaan Reforma Agraria di Negeri Laskar Pelangi diharapkan mampu meredam kebingungan di masyarakat sekaligus menciptakan kemandirian ekonomi secara berkelanjutan. (Risda)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!