Damar, Belitung Timur – Gejolak di ranah “Negeri Laskar Pelangi” mendadak memanas setelah Ketua Aliansi Penambang Timah Belitung Timur (Beltim), Ade Wartha Pramana, membongkar manuver miring sejumlah media massa. Secara mengejutkan, Ade secara resmi menepis keras dan menyatakan perang terhadap narasi yang menyebut pihaknya telah membatalkan pelayangan surat rencana aksi demonstrasi akbar. Isu “pembatalan” tersebut dituding sebagai upaya sistematis untuk mengadu domba, memecah belah, dan meredam suara rakyat kecil yang tengah menjerit akibat ketidakpastian ekonomi di sektor pertambangan
Ade dengan nada tinggi menegaskan bahwa tidak ada kata mundur dalam kamus perjuangan mereka. Alih-alih meredup, pemberitaan keliru tersebut justru menjadi bahan bakar bagi internal aliansi untuk mengonsolidasikan kekuatan massa dalam skala yang jauh lebih besar dan agresif.
” Narasi media yang menyebut kami membatalkan aksi itu sama sekali tidak benar! Hari ini saya tegaskan, surat pemberitahuan aksi sudah resmi kami buat dan siap dilayangkan. Kami tidak peduli dengan tekanan atau opini kelompok tertentu, karena aliansi ini bergerak murni demi hajat hidup orang banyak dan sejengkal perut rakyat kecil,” ujar Ade dalam pernyataan eksklusifnya di Warkop Damar.
Meluruskan disinformasi yang telanjur liar, Ade membeberkan fakta di balik pertemuan mereka dengan Kapolres Beltim. Pertemuan tersebut bukanlah bentuk kompromi atau penyerahan diri untuk membatalkan unjuk rasa, melainkan sebuah diplomasi tingkat tinggi yang menjunjung tinggi etika adat dan hukum setempat. Langkah ini diambil guna membangun sinergitas demi menjaga kondusivitas wilayah, sekaligus meminta petunjuk dan arahan dari Kapolres Beltim yang baru.
Sesuai konstitusi, menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak mutlak rakyat yang dilindungi undang-undang. Ade menegaskan bahwa Kapolres beserta seluruh jajaran sama sekali tidak pernah mengeluarkan larangan terhadap rencana aksi tersebut. Namun, sebagai masyarakat adat Belitung yang luhur, mereka memilih mengedepankan prinsip rasa hormat.
“Kapolres tidak melarang, karena aksi ini hak masyarakat. Cuma etika hukum orang Belitung neh, derake. kita saling menghargai,” tambah Ade dengan logat khas lokal yang kental.
Meski mesin gerakan sudah dipanaskan dan surat resmi telah rampung, Aliansi saat ini masih memilih menahan diri secara taktis. Sikap defensif ini diambil untuk menghormati “perang urat syaraf” di tingkat birokrasi pusat yang sedang diperjuangkan secara maraton oleh Bupati Beltim, DPRD Beltim, DPRD Provinsi, hingga jajaran direksi PT Timah.
Berdasarkan komunikasi langsung di lingkar dalam, sejumlah delegasi penting daerah saat ini tengah bergerilya mengetuk pintu Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) di Jakarta untuk meregulasi tata niaga komoditas vital ini.
” Kami menghargai perjuangan DPRD Provinsi yang berkontak langsung dengan saya sejak awal untuk menembus Kemhan. Ada juga pihak lain yang hari ini berjuang langsung ke ESDM, termasuk langkah dari PT Timah. Kami masih menaruh respek dan menunggu iktikad baik mereka demi melahirkan harga beli timah terbaik yang berpihak pada kantong rakyat,” urai Ade.
Aliansi Penambang Timah Beltim menghimbau kepada seluruh media massa agar menghentikan jurnalisme provokatif yang memperkeruh suasana horizontal di tengah masyarakat. Adek memastikan, jika diplomasi di tingkat kementerian pusat mengalami jalan buntu dan gagal mengembalikan kestabilan harga timah bagi rakyat, maka gelombang massa penambang dipastikan akan tumpah ke jalanan dalam waktu dekat demi menuntut keadilan.
