JAKARTA, MEDIAKOTA.COM,-
Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) bersama Gerakan Elaborasi Rektor, Akademisi, Alumni dan Aktivis Kampus Indonesia (GERAAAK INDONESIA) menyampaikan pernyataan sikap moral kebangsaan terkait dinamika politik, hukum, dan keamanan nasional yang berkembang belakangan ini.
Melalui pernyataan bersama Nomor 001/Ist/APTISI-GERAAAK/XI/2026 tertanggal 11 November 2026, kedua organisasi tersebut menyerukan pentingnya menjaga keutuhan konstitusi, mengawal marwah kepemimpinan nasional, serta menegakkan kejujuran dan integritas etika akademik.
Pernyataan yang ditandatangani Muhammad Budi Djatmiko selaku Dewan Pengurus Pusat APTISI sekaligus Presiden Nasional GERAAAK INDONESIA itu menyoroti sejumlah persoalan strategis, mulai dari dugaan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia, polemik dokumen administrasi pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, hingga stabilitas pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam sikapnya, APTISI dan GERAAAK INDONESIA menilai dugaan penyadapan terhadap kepala negara merupakan persoalan serius yang menyangkut kedaulatan negara, keamanan informasi, dan kerahasiaan kepresidenan.
Keduanya mendorong Presiden Prabowo Subianto memerintahkan audit forensik menyeluruh terhadap sistem intelijen dan pengamanan siber nasional. Penanganan dugaan tersebut juga diminta dilakukan secara transparan, profesional, dan disertai penindakan terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab.
Di tengah dinamika politik nasional, Presiden juga diharapkan tetap memprioritaskan efektivitas pemerintahan, pelayanan publik, akses pendidikan, serta perlindungan daya beli masyarakat. Jangan sampai kegaduhan politik elite menggeser perhatian negara dari persoalan mendasar yang dihadapi rakyat.
Soroti Integritas Akademik dan Posisi Wakil Presiden
Sorotan berikutnya diarahkan kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait perdebatan mengenai dokumen riwayat pendidikan menengah di luar negeri, termasuk jalur pendidikan atau program pathway di Singapura, serta persoalan administrasi penyetaraan ijazah yang menjadi bagian dari dinamika hukum.
APTISI dan GERAAAK INDONESIA menegaskan penghormatan terhadap hak konstitusional Wakil Presiden untuk memberikan klarifikasi, menggunakan hak jawab, dan menempuh mekanisme pembelaan hukum yang tersedia.
Namun, organisasi tersebut juga menekankan bahwa integritas, kejujuran intelektual, dan kebenaran substantif merupakan prinsip mendasar yang tidak boleh dikompromikan, terlebih ketika menyangkut legitimasi kepemimpinan nasional.
Dalam pernyataannya, kedua organisasi menyampaikan seruan agar Wakil Presiden mempertimbangkan pengunduran diri secara sukarela, ikhlas, dan legowo apabila berdasarkan pembuktian hukum yang sah benar-benar ditemukan cacat materiil atau tidak terpenuhinya persyaratan pendidikan sebagaimana ketentuan perundang-undangan.
Seruan tersebut, menurut pernyataan bersama itu, merupakan dorongan moral kenegarawanan untuk menjaga marwah institusi kepemimpinan nasional, memulihkan kepercayaan publik, serta mengakhiri polarisasi yang berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan.
DPR Diminta Tidak Terseret Kepentingan Politik
APTISI dan GERAAAK INDONESIA juga mengingatkan DPR RI agar menjalankan fungsi pengawasan secara objektif, proporsional, dan bertanggung jawab dalam menyikapi perkembangan persoalan hukum tersebut.
DPR diminta tidak bersikap pasif, tetapi juga tidak terjebak dalam tindakan reaktif maupun manuver politik partisan. Setiap langkah harus berlandaskan fakta hukum, mekanisme konstitusional, dan tata tertib kelembagaan.
Selain itu, komisi terkait di DPR didorong meminta penjelasan instansi intelijen dan keamanan siber mengenai dugaan penyadapan terhadap Presiden. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan perlindungan informasi strategis dan rahasia negara berjalan sebagaimana mestinya.
Elite Partai Politik Diminta Mengedepankan Etika
Kepada seluruh pimpinan partai politik, kedua organisasi menyerukan agar kepentingan bangsa ditempatkan di atas pragmatisme kekuasaan.
Elite politik diharapkan tidak memanfaatkan dinamika nasional sebagai ruang manuver oportunistik yang berpotensi memperlebar perpecahan. Sebaliknya, partai politik harus menjalankan peran pendidikan politik, meredam provokasi, dan mendorong dialog melalui musyawarah untuk kepentingan bersama.
Sementara kepada masyarakat, mahasiswa, pemuda, dan seluruh sivitas akademika, APTISI dan GERAAAK INDONESIA mengajak agar tetap menjaga nalar sehat, tidak terjebak disinformasi, serta menyampaikan aspirasi dan kritik secara tertib, damai, dan konstitusional.
Perguruan tinggi, menurut keduanya, harus tetap berdiri sebagai pilar moral dan intelektual bangsa yang menjaga kejujuran, objektivitas, serta keberanian menyuarakan kebenaran.
Kepentingan Rakyat Harus di Atas Kepentingan Kekuasaan
Menutup pernyataan sikapnya, APTISI dan GERAAAK INDONESIA menegaskan bahwa penyelesaian berbagai persoalan kebangsaan membutuhkan kejernihan hati nurani, keadilan hukum tanpa kompromi, serta kerendahan hati para pemimpin untuk menempatkan kepentingan rakyat dan negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan.
Pernyataan bersama yang ditetapkan di Jakarta pada 11 November 2026 tersebut menjadi seruan moral kalangan perguruan tinggi swasta, akademisi, alumni, dan aktivis kampus agar kehidupan berbangsa tetap berpijak pada Pancasila, UUD 1945, supremasi hukum, serta etika kepemimpinan.
Bagi APTISI dan GERAAAK INDONESIA, kekuatan sebuah negara tidak hanya ditentukan oleh kekuasaan politik dan stabilitas pemerintahan, tetapi juga oleh integritas pemimpinnya, kejujuran institusinya, dan kepercayaan rakyat terhadap tegaknya keadilan. (f/red)
