NANGA PINOH MEDIAKOTA.COM – Bupati Melawi, H. Dadi Sunarya Usfa Yursa, memimpin Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Melawi Tahun 2026 yang berlangsung di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Melawi, Kamis (5/11/2026).
Rapat pleno tersebut menjadi momentum untuk mengevaluasi capaian program kerja TPAKD Tahun 2025 sekaligus menyelaraskan program kerja Tahun 2026 guna memperluas akses layanan keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Melawi.
Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Barat, Rofi Filantrofi Permana, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Melawi, para kepala perangkat daerah, pimpinan lembaga jasa keuangan perbankan dan nonperbankan, serta perwakilan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
Dalam pemaparannya, Wakil Kepala OJK Provinsi Kalimantan Barat, Rofi Filantrofi Permana, menyampaikan bahwa peningkatan literasi dan inklusi keuangan merupakan bagian penting dari agenda pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029.
Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2026, indeks literasi keuangan nasional tercatat sebesar 69,57 persen, sedangkan indeks inklusi keuangan mencapai 93,61 persen. Angka tersebut meningkat dibandingkan Tahun 2025, yakni indeks literasi keuangan sebesar 66,46 persen dan inklusi keuangan sebesar 80,51 persen.
Menurutnya, capaian inklusi keuangan yang lebih tinggi dibandingkan literasi menunjukkan masih adanya kesenjangan antara penggunaan produk jasa keuangan dan pemahaman masyarakat terhadap produk tersebut. Oleh karena itu, peningkatan literasi keuangan perlu terus dilakukan agar masyarakat memahami manfaat, fitur, risiko, biaya, serta kesesuaian produk keuangan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing.
Ia juga mengingatkan pentingnya meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai bentuk kejahatan keuangan, seperti pinjaman online ilegal, judi online, investasi bodong, penipuan keuangan, hingga pencurian data pribadi.
Dalam evaluasi kinerja TPAKD Kabupaten Melawi Tahun 2025, disampaikan bahwa capaian program kerja mencapai 127,51 persen, lebih tinggi dibandingkan capaian TPAKD Provinsi Kalimantan Barat sebesar 117,61 persen.
Meski demikian, sejumlah program masih perlu dioptimalkan, di antaranya perluasan jaminan sosial ketenagakerjaan, program Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta One Village One Agent (OVOA). Untuk itu, diperlukan penguatan koordinasi dengan pihak perbankan, Pegadaian, BPJS Ketenagakerjaan, serta pemerintah kecamatan dan desa agar akses layanan keuangan dapat menjangkau masyarakat hingga ke pelosok.
Sementara itu, Bupati Melawi, H. Dadi Sunarya Usfa Yursa, dalam sambutannya menegaskan bahwa TPAKD merupakan forum koordinasi strategis antarpemangku kepentingan di daerah dalam mempercepat perluasan akses layanan keuangan bagi masyarakat. Keberadaan TPAKD diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada OJK Provinsi Kalimantan Barat dan seluruh lembaga jasa keuangan, baik perbankan maupun nonperbankan, atas kontribusi dan dukungannya terhadap pencapaian program kerja TPAKD Kabupaten Melawi.
Ia mengungkapkan, sejumlah program TPAKD Kabupaten Melawi Tahun 2025 berhasil mencatatkan realisasi yang melampaui target. Program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi), misalnya, dari target 200 debitur berhasil direalisasikan kepada 698 debitur atau mencapai 349 persen.
Selanjutnya, program Simpanan Pelajar (SimPel) melalui gerakan Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) berhasil mencapai 23.451 rekening dari target 9.500 rekening atau sebesar 246,85 persen. Sementara itu, program investasi saham dengan target 1.900 Single Investor Identification (SID) terealisasi sebanyak 2.557 SID atau mencapai 134,58 persen.
Kendati demikian, Bupati mengingatkan agar program-program yang belum mencapai target terus mendapat perhatian dan ditingkatkan, terutama perluasan jaminan sosial ketenagakerjaan yang pada Tahun 2025 baru mencapai 79,33 persen.
Lebih lanjut, Bupati menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Melawi untuk terus mendorong penguatan ekonomi masyarakat dengan mengoptimalkan potensi unggulan daerah. Salah satunya melalui sektor perkebunan kelapa sawit, termasuk menjembatani komunikasi antara petani sawit mandiri dan perusahaan guna mendorong terciptanya harga yang adil serta kepastian penerimaan hasil panen.
Menurutnya, penguatan sektor ekonomi lokal perlu diiringi dengan dukungan akses permodalan dan pendampingan literasi keuangan, khususnya bagi petani dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Dengan demikian, pemanfaatan fasilitas pembiayaan atau kredit dapat dilakukan secara efektif dan tepat guna sehingga mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan produktivitas usaha dan kesejahteraan masyarakat.
Mengakhiri sambutannya, Bupati berharap OJK Provinsi Kalimantan Barat terus memberikan pendampingan kepada TPAKD Kabupaten Melawi, khususnya dalam merumuskan dan mengoordinasikan strategi perluasan akses keuangan daerah.
Melalui sinergi antara pemerintah daerah, OJK, perbankan, lembaga jasa keuangan, dan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan perluasan akses keuangan dapat semakin dirasakan masyarakat, tingkat literasi keuangan terus meningkat, serta pertumbuhan ekonomi Kabupaten Melawi dapat berlangsung secara inklusif dan berkelanjutan.
Hasnan/Fadli
