JAKARTA, MEDIAKOTA.COM,-
Himpunan Wanita Karya (HWK) Sumatera Utara terus memperkuat peran pemberdayaan perempuan melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis potensi lokal. Tidak sekadar membangun organisasi, HWK berupaya menghadirkan kemandirian ekonomi perempuan hingga tingkat desa dan kelurahan.
Ketua DPD HWK Provinsi Sumatera Utara, Dr. Hj. Asmarasari Nasution, M.Si., mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 22 DPD kabupaten/kota yang telah bergabung dan mengikuti kegiatan organisasi HWK di wilayah Sumatera Utara.
Menurutnya, pemberdayaan perempuan harus diwujudkan melalui program konkret yang mampu menciptakan peluang usaha sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat dari lingkungan terkecil.
Salah satu pendekatan yang dikembangkan adalah membangun usaha berbasis potensi masing-masing wilayah. Misalnya, satu kelurahan memproduksi sabun cuci pakaian, sementara kelurahan lainnya mengembangkan sabun cuci tangan. Dengan pola tersebut, masyarakat dapat membangun aktivitas ekonomi bersama tanpa harus selalu bergantung pada produk dari luar daerah.
“Kita ingin masyarakat di desa bisa berbisnis bersama. Potensi yang ada di daerah masing-masing harus dimanfaatkan agar perputaran uang tetap berada di lingkungan mereka sendiri,” ungkap Asmarasari.
Ia mencontohkan pengolahan hasil pertanian dan perikanan menjadi produk bernilai tambah. Buah jambu yang selama ini terbuang karena rusak atau tidak terserap pasar, misalnya, dapat diolah menjadi selai. Begitu pula hasil perikanan yang bisa dikembangkan menjadi produk abon ikan.
Menurut Asmarasari, pendampingan dan pemberian dukungan awal kepada masyarakat menjadi bagian penting agar program pemberdayaan tidak berhenti sebatas wacana, tetapi benar-benar menghasilkan kegiatan usaha yang produktif.
Meski demikian, perjalanan HWK Sumatera Utara masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam membangun sinergi dengan pemerintah daerah. Ia menilai respons pemerintah daerah terhadap keberadaan dan program HWK belum sepenuhnya optimal.
Asmarasari berharap identitas HWK sebagai organisasi sayap Partai Golkar tidak menjadi penghalang dalam membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah. Sebab, menurutnya, agenda utama HWK adalah pengabdian dan pemberdayaan masyarakat, khususnya kaum perempuan.
“HWK ini independen dan mandiri. Kita membina masyarakat di daerah, bukan membawa kepentingan politik dalam kegiatan pemberdayaan,” tegasnya.
Dalam momentum Musyawarah Nasional (Munas) HWK 2026, Asmarasari juga menyampaikan aspirasi agar dukungan organisasi terhadap kader dari daerah dapat diperkuat, terutama menyangkut transportasi dan pembiayaan keikutsertaan anggota.
Ia menjelaskan, selama ini dukungan akomodasi dan penginapan bagi pengurus tertentu belum sepenuhnya menjangkau anggota yang ingin turut berpartisipasi dalam agenda nasional. Akibatnya, sejumlah kader harus menanggung biaya perjalanan secara mandiri.
Di sisi lain, Asmarasari memberikan apresiasi terhadap sosok Ir. Dani Sudarsono yang dinilainya memiliki kemampuan merangkul kader dan menunjukkan komitmen terhadap organisasi.
Ia mengaku telah mengenal kiprah Dani Sudarsono sejak menghadiri Musyawarah Daerah di Medan pada Juni lalu. Menurutnya, sikap terbuka dan kesediaan berkorban menjadi nilai positif dalam membangun kebersamaan di tubuh HWK.
Asmarasari sendiri mengaku telah bergabung dengan HWK selama kurang lebih delapan hingga sembilan tahun. Perjalanan panjang tersebut kemudian mengantarkannya dipercaya memimpin DPD HWK Provinsi Sumatera Utara setelah dilantik pada Juni 2026.
Baginya, ukuran keberhasilan organisasi bukan semata-mata terletak pada besarnya struktur kepengurusan, melainkan sejauh mana keberadaannya mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Melalui Munas HWK 2026, ia berharap organisasi semakin solid, mendapat perhatian lebih luas dari berbagai pemangku kepentingan, serta mampu memperkuat kontribusi perempuan dalam pembangunan ekonomi nasional. (f/red)
