“Menteri Komunikasi dan Digital,
Meutya Hafid: Perempuan Harus Melek Digital, Jangan Sampai Tergilas Perubahan Zaman”
JAKARTA, MEDIAKOTA.COM,-
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafiz menegaskan pentingnya peningkatan literasi dan kecakapan digital bagi perempuan Indonesia di tengah percepatan transformasi teknologi yang semakin merambah berbagai sektor kehidupan.
Pesan tersebut disampaikan dalam rangkaian Musyawarah Nasional (Munas) ke-10 Himpunan Wanita Karya (HWK) Tahun 2026, bertempat di Jakarta baru-baru ini (4/11).
Dalam sambutannya, Meutya Hafiz mengingatkan bahwa perempuan tidak cukup hanya mengambil peran dalam kehidupan keluarga, tetapi juga harus mampu memperluas kontribusi dalam pembangunan bangsa melalui penguasaan teknologi digital.
Menurutnya, perubahan zaman yang berlangsung begitu cepat menuntut setiap individu, termasuk perempuan, untuk beradaptasi. Terlebih, hampir seluruh sektor profesi dan aktivitas ekonomi kini bergerak menuju ekosistem digital.
“Kalau tidak cepat beradaptasi, kita tentu akan tergilas oleh mesin, tergilas oleh zaman,” tegasnya.
Ia menilai, HWK memiliki posisi strategis dalam mendorong perempuan agar semakin produktif, mandiri, dan mampu mengambil bagian dalam perubahan tersebut. Terlebih, organisasi ini memiliki jaringan kepengurusan di berbagai provinsi serta menghimpun perempuan dari beragam latar belakang profesi, mulai dari pengusaha hingga organisasi pekerja.
Kehadiran jajaran Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar dalam kegiatan tersebut, lanjutnya, merupakan bentuk penghargaan dan dukungan terhadap konsistensi HWK dalam menjalankan peran organisasi.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyoroti pentingnya pemanfaatan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) sebagai bagian dari strategi transformasi digital nasional.
Pemerintah, melalui Kementerian Komunikasi dan Digital, mendorong percepatan digitalisasi pada 10 sektor prioritas, di antaranya pendidikan, kesehatan, keuangan, ketahanan pangan, dan industri kreatif.
Karena itu, perempuan perlu memahami perkembangan teknologi sekaligus mempersiapkan diri menghadapi perubahan pola kerja, peluang usaha, dan tantangan ekonomi di masa mendatang.
Selain transformasi digital, perhatian juga diarahkan pada perlindungan anak di ruang digital melalui kebijakan PP Tunas (Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak).
Ia menjelaskan bahwa kebijakan tersebut mengatur perlindungan anak dalam mengakses platform digital, khususnya layanan yang memiliki risiko tinggi. Dalam pemaparannya, ia menyinggung ketentuan batas usia 16 tahun untuk akses terhadap platform digital berisiko tinggi.
Menurutnya, perempuan, khususnya para ibu, memiliki peran penting dalam mendukung pemahaman dan penerapan perlindungan anak di lingkungan keluarga maupun masyarakat.
Ia berharap peserta Munas X HWK dapat mengikuti pembahasan mengenai pembangunan komunikasi digital dan perlindungan anak secara saksama, sehingga menghasilkan pemahaman serta rekomendasi yang bermanfaat bagi penguatan peran perempuan Indonesia.
Menutup sambutannya, ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran HWK dan berharap Musyawarah Nasional ke-10 Tahun 2026 berjalan lancar serta menghasilkan keputusan terbaik bagi keberlanjutan organisasi.
Transformasi digital, menurutnya, bukan lagi pilihan yang dapat ditunda. Perempuan Indonesia harus menjadi bagian dari perubahan, bukan sekadar menjadi penonton di tengah perkembangan teknologi yang semakin cepat. (f/red).
