SAYAN MELAWI MEDIAKOTA.Com– Bupati Melawi, H. Dadi Sunarya Usfa Yursa, kembali menegaskan pentingnya memperkuat kesiapsiagaan dan mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) hingga tingkat desa. Penguatan tersebut diperlukan mengingat kondisi kemarau yang semakin panjang serta mulai terbatasnya sumber air di sejumlah wilayah.
Penegasan itu disampaikan Bupati saat melaksanakan monitoring dan sosialisasi penanganan Karhutla bersama Tim Sosialisasi Satgas Karhutla Mabes TNI di Kecamatan Sayan, Kamis (3/9/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakapolres Melawi, unsur TNI-Polri, BPBD, Manggala Agni, pemerintah kecamatan, kepala desa, perusahaan, tenaga kesehatan, serta unsur terkait lainnya.
Camat Sayan, Angga Pareira dalam laporannya menyampaikan, luas lahan yang terbakar dan telah terdata hingga 2 September 2026 mencapai sekitar 126 hektare. Lokasi kebakaran tersebar di hampir seluruh wilayah Kecamatan Sayan dengan luasan rata-rata antara dua hingga lima hektare di setiap titik kejadian.
Titik panas terbanyak antara lain ditemukan di Desa Nanga Raku, Nanga Pak, dan Madya Raya.
“Berkat kerja sama Satgas dan dukungan masyarakat, sebanyak 10 titik api telah dinyatakan padam. Dalam tiga hari terakhir, berdasarkan informasi pemantauan yang kami terima, juga tidak ditemukan lagi titik panas di Kecamatan Sayan,” lapornya.
Untuk mempercepat penanganan, Satgas Kecamatan Sayan telah membagi wilayah penanganan menjadi empat areal. Setiap areal melibatkan personel BPBD, Koramil, Polsek, pemerintah kecamatan dan desa, masyarakat, serta perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut.
Pembagian wilayah itu juga didukung mesin pompa air, kendaraan operasional, tangki air, sumber air perusahaan, sumur bor, serta mesin-mesin kecil milik masyarakat. Pemerintah kecamatan turut mendata sumber air yang dapat digunakan apabila sewaktu-waktu terjadi kebakaran.
Dalam arahannya, Bupati Melawi meminta kepala desa dan seluruh perangkat desa benar-benar hadir serta berperan aktif dalam penanganan Karhutla. Menurutnya, desa merupakan garda terdepan karena berada paling dekat dengan masyarakat dan lokasi kejadian.
Bupati juga meminta setiap desa membentuk Satgas Karhutla dan Masyarakat Peduli Api. Pemerintah desa diminta tidak hanya mengandalkan petugas kabupaten, TNI, Polri, BPBD maupun Manggala Agni ketika terjadi kebakaran.
Bupati juga menginstruksikan pemerintah desa yang masih memiliki anggaran ketahanan pangan agar mempertimbangkan penggunaannya untuk mendukung pengadaan peralatan penanganan Karhutla sesuai ketentuan yang berlaku. Peralatan tersebut dapat berupa mesin pompa, selang, tangki air, maupun perlengkapan lain yang dibutuhkan.
Untuk APBDes tahun 2027, Bupati juga meminta setiap desa mengalokasikan anggaran pengadaan sedikitnya satu paket peralatan pemadam kebakaran.
“Kalau masih ada anggaran yang memungkinkan, silakan digunakan untuk mendukung pembelian peralatan. Pada APBDes 2027, desa wajib menganggarkan pengadaan alat pemadam. Kita sedang menghadapi keadaan darurat sehingga peralatan di tingkat desa harus tersedia,” ujarnya.
Menurut Bupati, investasi pengadaan peralatan pemadam sangat penting karena alat tersebut dapat digunakan berulang kali, baik untuk mengatasi kebakaran lahan maupun membantu kebutuhan masyarakat ketika terjadi kondisi darurat lainnya.
Bupati turut mengingatkan bahwa ancaman Karhutla tidak dapat dipandang sebagai kejadian biasa. Kondisi kemarau telah berdampak terhadap ketersediaan air, sektor pertanian, kesehatan masyarakat, aktivitas penerbangan, serta kegiatan ekonomi.
Ia menyebut sejumlah sungai mulai mengalami penyusutan debit air. Jika hujan belum turun dalam waktu panjang, kondisi tersebut berpotensi semakin menyulitkan upaya pemadaman karena sumber air merupakan salah satu komponen utama dalam penanganan Karhutla.
“Kalau satu bulan lagi tidak turun hujan, kondisinya akan semakin berat. Sumber air mulai menipis dan sejumlah sungai sudah mulai mengering. Karena itu, kita harus melakukan langkah pencegahan sejak sekarang,” katanya.
Bupati mengajak masyarakat menunda sementara aktivitas pembakaran lahan dan ladang hingga kondisi cuaca kembali stabil. Ia menekankan bahwa imbauan tersebut bukan untuk melarang masyarakat berladang, melainkan sebagai upaya melindungi masyarakat dari risiko kebakaran yang lebih luas.
“Saya meminta untuk ditunda dahulu, bukan melarang. Tunggu sampai kondisi kembali normal. Dalam situasi seperti sekarang, api sangat mudah merambat dan sulit dikendalikan,” tegasnya.
Selain itu, Bupati meminta kegiatan masyarakat yang melibatkan penggunaan api maupun menimbulkan kerumunan keramaian ditinjau kembali selama masa darurat. Seluruh pihak diharapkan menempatkan keselamatan masyarakat dan penanganan bencana sebagai prioritas.
Sementara itu, Wakil Ketua Tim Sosialisasi Satgas Karhutla Mabes TNI wilayah Kabupaten Melawi, Brigjen TNI (Mar) Tri Haryanto menyampaikan bahwa penanganan Karhutla membutuhkan kerja terpadu dari hulu sampai hilir. Pencegahan harus dimulai dari edukasi masyarakat, pemetaan daerah rawan, patroli, pemantauan kondisi cuaca, serta peningkatan kesiapan personel dan peralatan.
Tim Mabes TNI menilai pemerintah desa menjadi unsur yang sangat penting dalam sistem pencegahan karena memiliki pengetahuan langsung mengenai wilayah, masyarakat, akses jalan, dan sumber air di desa masing-masing.
Tim Mabes TNI juga mengingatkan agar penanganan Karhutla tidak hanya dilakukan ketika musim kemarau atau setelah kebakaran terjadi. Kesiapan personel, penyediaan alat, patroli, sosialisasi, dan pemetaan lokasi rawan harus dilakukan secara berkelanjutan.
Sementara itu, Wakapolres Melawi, Kompol Aang Permana menegaskan bahwa Kabupaten Melawi telah berada dalam status tanggap darurat Karhutla. Oleh karena itu, seluruh unsur harus bergerak lebih cepat dan tidak lagi bekerja secara sendiri-sendiri.
“Ini bukan lagi tahap kewaspadaan atau siaga, tetapi sudah tanggap darurat. Kalau sudah tanggap darurat, akselerasi penanganan harus lebih cepat. Kita membutuhkan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi yang kuat,” ujarnya.
Ia menyarankan agar Camat, Danramil, Kapolsek, dan kepala desa segera menindaklanjuti pembentukan Satgas Karhutla serta Masyarakat Peduli Api di setiap desa. Kehadiran unsur TNI dan Polri diharapkan dapat membantu pemerintah desa menyusun mekanisme penanganan yang jelas.
Menurutnya, penanganan harus dilakukan secara berjenjang. Ketika terjadi kebakaran, Satgas desa harus terlebih dahulu bergerak. Apabila tidak mampu ditangani, desa segera melapor kepada kecamatan untuk mendapatkan bantuan. Jika kekuatan kecamatan masih belum mencukupi, penanganan ditingkatkan ke kabupaten dan selanjutnya ke provinsi.
Ia juga meminta pemerintah kecamatan bersama TNI-Polri, pemerintah desa, perusahaan, dan masyarakat meningkatkan patroli serta melakukan deteksi dini. Setiap unsur diminta segera mengantisipasi apabila menemukan aktivitas pembakaran yang disengaja maupun akibat kelalaian.
“Jangan sampai masing-masing berjalan sendiri. Kita harus menyamakan persepsi dan langkah. Perusahaan yang berada di wilayah ini juga harus dilibatkan untuk membantu peralatan, personel maupun sumber air,” pesannya.
Melalui monitoring dan sosialisasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Melawi berharap seluruh unsur di Kecamatan Sayan semakin siap menghadapi ancaman Karhutla. Sinergi pemerintah, TNI-Polri, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci untuk mencegah kebakaran meluas serta mengurangi dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan, dan aktivitas ekonomi masyarakat.
M.Fadli
