PONTIANAK MEDIAKOTA.Com,-Pemerintah Kota Pontianak meraih penghargaan sebagai terbaik pertama dalam klaster kemampuan keuangan daerah kategori “sangat tinggi” tahun anggaran 2024 untuk kabupaten/kota se-Kalimantan Barat.
“Penghargaan tersebut menjadi apresiasi atas komitmen Pemerintah Kota Pontianak dalam menerapkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel,” ujar Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, Kamis.
Edi mengatakan, penghargaan tersebut bukan sekadar capaian administratif, tetapi menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, mulai dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban.
“Pengelolaan keuangan daerah harus terus kita perbaiki. Mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penyerapan, sampai pelaporan harus semakin tertib dan akuntabel,” ujarnya.
Ia menjelaskan, penghargaan tersebut berkaitan dengan penilaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), yang menjadi instrumen untuk mengukur kinerja tata kelola keuangan pemerintah daerah dalam periode tertentu.
Menurutnya, terdapat enam dimensi utama dalam penilaian IPKD, yakni kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, pengalokasian anggaran belanja dalam APBD, transparansi pengelolaan keuangan daerah, penyerapan anggaran, kondisi keuangan daerah, serta opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
“Keuangan daerah tidak hanya dilihat dari besar kecilnya anggaran yang dimiliki, tetapi bagaimana anggaran itu direncanakan, dialokasikan, dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan,” jelas Edi.
Ia menegaskan, capaian tersebut harus menjadi pemicu untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan. Beberapa aspek seperti pengalokasian anggaran dan kondisi keuangan daerah tetap menjadi perhatian agar pengelolaan APBD semakin sehat dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Kita tentu bersyukur, tetapi tidak boleh berpuas diri. Masih ada ruang perbaikan yang harus kita tindaklanjuti agar pengelolaan keuangan daerah semakin baik,” katanya.
Edi menyampaikan, tantangan fiskal daerah ke depan semakin kompleks sehingga pemerintah daerah harus lebih cermat dalam menentukan prioritas penggunaan anggaran.
Menurutnya, setiap program yang dibiayai melalui APBD harus benar-benar memiliki manfaat dan menjawab kebutuhan masyarakat. Pemerintah juga terus berupaya mengurangi belanja yang kurang berdampak serta memperkuat efektivitas penggunaan anggaran.
“Terima kasih kepada seluruh perangkat daerah yang telah bekerja menjaga tata kelola keuangan daerah. Capaian ini adalah hasil kolaborasi dan komitmen bersama,” tuturnya
Hsn
