PHRI: Royalti Harus Ada Prinsip Keadilan dan Ada Pengawasan

Jakarta, mediakota.com Keadilan Masalah Polemik soal Royalti lagi menghangat di masyarakat menuai pro kontra terutama pengguna ataupun pendengar musik. Wakil Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), dr. Yuno Abeta Lahat mengatakan, kebijakan kebijakan tersebut harus memiliki prinsip keadilan sehingga perlu dilakukan pengawasan dalam implementasinya.

“Royalti itu suatu masalah kecil buat kita, namun harus ada keadilan dan perlu dilakukan pengawasan. Misalnya kalau prinsip kita bayar sementara di samping kita tidak bayar, itu bagaimana? Apa iya dengan royalti itu kita bicara soal reward & funishment. Serem juga kan. Makanya momen ini perlu kita rapihkan,” ujar Yuno, usai menghadiri diskusi publik, Rabu (27/8/2025) di Balai Sarwono, Jakarta Selatan.

Kalau bicara meningkatkan tingkat kepuasan, lanjut Yuno, tentu harga dan tarifnya harus diterima. Kedua, sistemnya harus adil dan transparan. Jadi kedepannya tingkat pemenuhannya harus naik untuk mencapai 100 persen rasanya sulit.

Menurutnya, secara regulasi sudah jelas yaitu PP No 5/2021 dan UU No 28 tahun 2014.Tetapi jika pengawasan hanya diserahkan ke LMK dan LMKN maka akan terasa berat. “Jadi menurut saya royalti itu hanya masalah kecil. Yang jadi masalah adalah soal pengawasan saja. Kendala kita disitu,” imbuhnya.

Ia berharap agar persoalan ini jangan ada di zona abu-abu. “PHRI sendiri tidak bermain dalam zona tersebut tapi panjang dong zona itu juga dibereskan dan memperluas. Jadi kami hanya menyuarakan agar tetap akuntabel dan transparan,” Ujarnya.

( FrB )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *