- Jakarta,-
Majelis Rakyat Papua (MRP) Pokja Agama, baru-baru ini menggelar pertemuan dan konsultasi dengan beberpa mentri kabinet baru Prabowo-Gibran dalam rangka pemantapan kerukunan ummat beragama di wilayah paling timur Indonesia Bumi Cendrawasih Papua.
Gelar pertemuan dan konsultasi tersebut bersama dengan sejumlah ormas agama seperti pengurus pusat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) termasuk dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat dan juga dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Pusat, juga dengan Bapenas dan Dirjen Otonomi Daerah (OTDA) Kementrian Dalam Negeri.
Gelar pertemuan dan konsultasi tersebut bertujuan dalam rangka memantapkan Kerukunan Umat Beragama di tanah Papua agar toleransi dan kerukunan antar ummat beragama di wilayah paling timur Indonesia tersebut berjalan dengan baik.
Kerukunan umat beragama di propensi Papua khususnya dan Indonesia pada umumnya terus terjaga dengan baik, itu yang diharapkan,” ucap Wakil ketua Fokja Agama MRP, Izak Randi Hikoyabi, SE, M.KP kepada media baru-baru ini (4/11/2024) di Jakarta.
Pertemuan tersebut membahas terkait tentang upaya untuk memantapkan kerukunan antar umat beragama, termasuk tentang agama yang bersifat otonom memberi keleluasaan kepada pemeluknya untuk beribadat sesuai agama dan kepercayaannya.
Para Nara sumber memberikan masukan terkait tentang upaya menuju terciptanya suasana damai saling toleransi dan keakraban di tengah keaneka-ragaman corak budaya adat istiadat bahasa dan agama khusus di propensi Papua dan Indonesia pada umumnya,” ucap Izak Randi Hikoyabi.
Wkl Ketua Fokja Agama MRP, Izak Randi Hikoyabi juga menjelaskan, Fokja Agama MRP juga mendatangi kantor menteri Hak Azasi Manusia (HAM. RI) dan disambut baik oleh mentri HAM RI. Natalius Pigai.
Pada pertemuan dengan mentri HAM Natalius Pigai MRP Pokja Agama menyampaikan beberpa hal diantaranya terkait upaya pembangunan Hak Azasi Manusia di tanah Papua terjaga dengan baik, termasuk perhatian serius terkait perlindungan keluarga korban, menurutnya keluarga korban diberikan perhatian khusus atau diprioritaskan termasuk menyangkut tentang pendidikan, pekerjaan, kesehatan termasuk hak untuk memperoleh kehidupan yang layak seperti tempat tinggal perumahan yang layak huni dan bidang-bidang lainnya.
MRP Fokja Agama juga tak lupa menyampaiakn apresiasi stinggi-tingginya kepada pemerintahan Prabowo-Gibran yang telah memberikan kepercayaan kepada putra Papua Natalius Pigai masuk di jakaran kabinet merah-putih sebagai menteri Hak Azasi Manusia.
Dalam pertemuan tersebut juga sempat menyampaikan tentang bagamina perlindungan Hak Azasi Manusia tremasuk
perhatiann serius terhadap korban-korban pelanggaran HAM berat di beberpa daerah seperti di Acerh, termasuk secara khusus di tanah Papua. Upaya agar keluarga korban pelanggaran HAM bisa diprioritaskan atau mendapatkan perlakuan khusus di sektor pendidikan, di bidang ketaga-kerjaan, misal di bidang pendidikan mereka memperoleh beasiswa, termasuk juga kesempatan memperoleh keringanan mendapatkan perumahan atau tempat tinggal yang layak.
Termsuk perlu adanya sosialisasi yang masif dalam rangka meningkatkan kesadaran HAM diseluruh Indonesia umumnya dan di seluruh tanah Papua pada umumnya, agar anak-anak melenial generasi Z dan masyarakat pada umumnya memliki cara pandang
menyadarai tentang betapa pentingnya pembangunan hak azasi manusia.
Respon dari mentri HAM Natalius Pigai sangat mengapresisi dan akan menindaklanjuti berbagai masukan, dikatakannya apa yang telah disampaikan akan menjadi perhatian serius dari mentri HAM.
Satu hal yang membuat kami bangga, masih kata Izak Randi, nanti akan dibentuk Kanwil HAM di setiap Propensi di seluruh Indonesia dan khusus di Papua nanti akan menurutnya akan diupayakan kepala kantor wilayah Ham prop Papua diprioritaskan putra asli papua,” ucapnya Izak Randi bangga.
Di waktu yang berbeda ia juga bertemu dengan ibu wakil mentri dalam negeri, yang diampiakan bagimna pemangunan kerukunan ummat beragama di Propensi Papua terkait dana pembinaan dalm rangka pembinaan ummat beragama untuk lintas agama yang dulunya sempat ada program diberikan kepada lembaga-lembaga keagamaan di propensi Papua namun belakngan ini program seperti itu sudah tidak terdengar lagi alias dihentikn, entah apa penyebabnya kami belum tahu,” ucap Izak.
Termasuk dana alokasi khusus (DAK) dari blokgren 1%, sebagaimana kita tahu dana ini lansung di transper dari pusat ke kabupaten/kota, ini yang kami sampaikan ke ibu Wamen. Tanggapan ibu Wamen akan ditindak-lanjuti dan akan dikoordinasikan ke instansi terkait.
Termasuk Program 3 juta perumahan di seluruh Indonesia ini juga disampaikan ke ibu Wamen agar tencana 3 juta rumah tersebut juga diberikan peluang juga bagi petugas keagamaan di propensi Papua yang sudah purna tugas agar bisa mendapatkan rumah layak huni untuk petugas lintas agama.
Termasuk isue setrategis mengenai program transmigrasi, hal ini juga telah dsmpiakn ke ibu mnetri bahawa seluruh masyarakat Papua perlu diberi pemahaman, MRP sebagai representasi masyarakat Papua perlu duduk bersama agar program pemerintah tentang prog transmigrasi ini berjalan dengan baik di wilayah Papua. (fz/red)