Jakarta, MEDIAKOTA.COM –
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kutai Kartanegara, Sugeng Hariyadi, menyuarakan kegelisahan sekaligus harapan masyarakat pedalaman Kalimantan Timur yang hingga kini dinilai belum sepenuhnya menikmati hasil pembangunan nasional.
Menurutnya, akses terhadap pendidikan, listrik, dan pelayanan dasar lainnya masih menjadi persoalan serius yang harus mendapat perhatian lebih dari pemerintah.
Sugeng menegaskan bahwa cita-cita besar bangsa sebagaimana tertuang dalam sila kelima Pancasila, yakni “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di wilayah-wilayah terpencil dan pedalaman.
“Kalau berbicara tentang keadilan sosial, maka masyarakat pedalaman juga harus mendapatkan hak yang sama. Sampai hari ini masih banyak warga yang belum merasakan secara utuh manfaat pembangunan yang selama ini digaungkan pemerintah,” ujar Sugeng ketika diwawancara media disela acara rapat teknis di Novotel Hotel, Jakarta (30/5).
Menurutnya, berbagai program pembangunan yang telah berjalan perlu dievaluasi agar benar-benar menyentuh masyarakat yang berada jauh dari pusat pemerintahan dan pusat pertumbuhan ekonomi. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak dapat diukur hanya dari kemajuan daerah perkotaan atau kawasan yang mudah dijangkau.
“Pemerintah jangan hanya melihat apa yang ada di depan mata. Tengoklah saudara-saudara kita yang hidup di pedalaman. Mereka juga bagian dari bangsa ini dan berhak memperoleh perhatian yang sama,” tegasnya.
Sugeng menjelaskan bahwa luasnya wilayah Kalimantan Timur serta keterbatasan akses transportasi menjadi tantangan besar dalam pemerataan pembangunan. Di sejumlah daerah, masyarakat masih harus menempuh perjalanan berhari-hari melalui jalur sungai untuk mendapatkan akses pendidikan, kesehatan, maupun layanan pemerintahan.
“Bahkan ada wilayah yang membutuhkan waktu hingga satu minggu perjalanan untuk bisa dijangkau. Ini menjadi gambaran nyata bahwa masih ada kesenjangan yang harus segera diatasi,” katanya.
Kondisi tersebut berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat. Keterbatasan fasilitas pendidikan dan minimnya tenaga pengajar di sejumlah wilayah pedalaman dinilai menjadi hambatan dalam mencetak generasi penerus bangsa yang unggul dan berdaya saing.
“Anak-anak di pedalaman memiliki mimpi yang sama dengan anak-anak di kota. Mereka berhak mendapatkan pendidikan yang layak agar mampu menjadi generasi yang membawa kemajuan bagi daerah dan bangsa,” ujarnya.
Selain pendidikan, persoalan ketersediaan listrik juga masih menjadi pekerjaan rumah besar. Menurut Sugeng, masih adanya wilayah yang belum teraliri listrik menunjukkan bahwa sebagian masyarakat pedalaman belum sepenuhnya menikmati kemerdekaan dalam arti yang sesungguhnya.
“Jangankan berbicara tentang kemajuan teknologi, listrik saja masih belum tersedia di beberapa wilayah. Ini menjadi bukti bahwa pemerataan pembangunan masih harus diperjuangkan bersama,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah pusat maupun daerah dapat memperkuat komitmen dalam membangun kawasan pedalaman melalui peningkatan infrastruktur dasar, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan penyediaan energi yang merata.
“Masyarakat pedalaman tidak meminta sesuatu yang berlebihan. Mereka hanya ingin merasakan kehadiran negara secara nyata, memperoleh akses yang sama, dan menikmati hasil pembangunan sebagaimana warga negara lainnya,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Sugeng menegaskan bahwa kemajuan Indonesia tidak akan pernah sempurna apabila masih ada masyarakat di pelosok negeri yang tertinggal dari arus pembangunan.
“Yang kami minta sederhana, hadirkan keadilan dan pemerataan. Karena masyarakat pedalaman juga berhak merasakan kemerdekaan yang utuh dan pembangunan yang berkeadilan. Indonesia akan kuat apabila seluruh rakyatnya maju bersama, tanpa ada yang tertinggal,” pungkasnya.(f/red)
