Sorong, mediakota.com — Para perwakilan karyawan PT Pertamina Marine Engineering Dockyard Sorong atau yang dikenal Dokarim mendatangi Kantor DPR Papua Barat Daya di Jln Pendidikan Km 8 Kota Sorong, Selasa (12/08/2025). Kehadiran para karyawan ini guna menyampaikan aspirasi terkait aktivitas dock di perusahaan mereka yang saat ini sudah terhenti.
Sesampainya di Kantor DPR para karyawan pun diterima langsung oleh Ketua DPR Ortis Sagrim bersama Anggota DPR Otsus Robert Wanma dan dan Selviana Kalami. Pertemuan berlangsung di ruang tunggu Kantor DPR bersama perwakilan karyawan yang berjumlah 5 orang. Dihadapan Ketua DPR bersama anggota para karyawan pun secara bergantian menyampaikan aspirasi mereka yang pada intinya meminta DPR membantu mereka agar aktivitas Docking di Dokarim dapat diaktifkan kembali.
Dihadapan ketua dan anggota DPR, salah seorang perwakilan pegawai, Dokarim Yehuda Kombado menjelaskan keberadaan keberadaan di DPR guna menyampaikan keluhan terkait kondisi operasional Dermaga Kapal di Dokarim yang sudah hampir setahun berhenti total. Ia menyebut kondisi ini sangat merugikan para karyawan, karena selama setahun ini sejak aktivitas dermaga berhenti berhenti hanya mendapat gaji pokok saja, yang tentu saja tidak bisa mencukupi semua kebutuhan mereka.
Yehuda juga menyampaikan bawasannya aktivitas docking dihentikan operasinya oleh manajemen pusat karena ada surat masuk dari pemilik ulayat marga Kalami dan beberapa marga lainnya. Bahkan surat terakhir dari marga Kalami disertai dengan ancaman pemalangan jika permintaan pembayaran kompensasi senilai Rp 5 miliar tidak diindahkan oleh pihak perusahaan. Pihaknya, sebut saja dia sudah menunggu selama hampir setahun namun sampai saat ini belum ada kemajuan penyelesaian, sehingga aktivitas docking masih terhenti.
“Jadi kami datang ke hadapan bapak ibu DPR yang terhormat, kami mohon bantuan melalui kewenangan yang ada agar bisa memediasi persoalan ini, sehingga bisa segera diselesaikan. Kami hanya meminta kegiatan docking kapal diaktifkan kembali agar kami bisa bekerja seperti sebelum-sebelumnya,” ujar Yehuda.
Menangapi aspirasi yang disampaikan para karyawan, Ketua DPR Papua Barat Daya Ortis Sagrim menyebutnya sebagai lembaga perwakilan rakyat tentu terbuka menerima semua aspirasi yang disampaikan masyarakat. Namun demikian, memikirkan terlebih dahulu harus menginventarisasi akar persoalan hingga kewenangan yang melekat pada lembaga masing-masing.
Sagrim menyebut, ia telah mendengar dan mencatat secara detail terkait permasalahan yang ada. Selanjutnya akan diadakan rapat internal tingkat DPR PBD untuk kemudian menentukan komisi mana yang akan diberikan wewenang untuk membongkar permasalahan tersebut. Namun demikian ia menyebut tidak menutup kemungkinan, dengan menunda audiensi dengan pihak manajemen untuk memastikan adanya masalah yang sebenarnya.
“Kami akan audiensi lagi dengan pihak manajemen, karena banyak hal yang perlu kami tanyakan. Kami agendakan turun ke lokasi dalam waktu dekat ini, jika tidak maka mereka (manajemen) yang akan kami undang untuk melakukan audiensi langsung di kantor DPR,” ujar Ortis.
Perihal agenda audiensi dengan pihak manajemen, Ortis menyebut kemungkinan baru bisa dilakukan setelah pelaksanaan HUT Proklamasi, mengingat beberapa waktu mendatang sudah ada agenda lain yang begitu padat di DPR. Ia pun berharap agar para karyawannya bersabar dan percayakan penyelesaian persoalan tersebut kepada DPR.
Kebetulan tadi disampaikan ada banyak karyawan orang asli Papua disana, kemudian ada masalah hak ulayat, nanti kita libatkan teman-teman dari DPR Otsus dan komisi terkait. Kami berharap para karyawan bersabar dan mendukung semua proses ini supaya kelak kita bisa menemukan jalan keluar terbaik,” tutupnya.
( Tim )