Jakarta, mediakota.com — 11 Agustus 2025 — Sepuluh tokoh masyarakat berpengaruh di Indonesia bersatu meluncurkan petisi yang mendesak pemerintah mengambil langkah-langkah diplomasi tegas untuk menghentikan genosida di Gaza, sekaligus memastikan akses kemanusiaan yang berkelanjutan bagi warga sipil yang terkepung.
Konferensi pers peluncuran petisi digelar di Mardin Fine Baklava Cafe, Kemang, Jakarta Selatan, Senin (8/8/2025).
Inisiatif ini sepenuhnya digerakkan secara independen oleh para influencer, tanpa afiliasi politik, dukungan partai, atau sponsor LSM. Gerakan ini lahir dari seruan hati nurani, mencerminkan gelombang kepedulian masyarakat Indonesia yang menilai bahwa tindakan netral bukan lagi pilihan di tengah ketidakadilan yang nyata.
Para pembicara yang hadir meliputi: Michelle Santoso, Rebecca Reijman, Bella Fawzi, Inara Rusli, Savitri, Ratu Nur Annisa, Dodi Hidayatullah, Erick Yusuf, Pizaro Ghozali Idrus dan Asma Nadia
Mereka berbicara tidak hanya sebagai tokoh masyarakat, tetapi juga sebagai warga Asia Tenggara yang bersatu lintas iman, latar belakang, dan profesi untuk menggaungkan suara rakyat Gaza.
Petisi yang dimuat memuat tiga tuntutan utama:
1. Intervensi diplomatik segera dari pemerintah Indonesia untuk mengakhiri genosida dan menghentikan penjajahan di Palestina.
2. memastikan bantuan Pembukaan akses kesejahteraan tanpa hambatan guna pangan, obat-obatan, dan relawan medis dapat masuk ke Gaza.
3. Sikap diplomasi yang lebih tegas di forum internasional, sejalan dengan keinginan rakyat Indonesia dan komitmen jangka panjang terhadap kemerdekaan Palestina.
“Ini bukan sekedar isu politik—ini adalah isu kemanusiaan yang harus kita suarakan bersama, kita bela bersama,” ujar salah satu perwakilan. Mereka menegaskan bahwa gerakan ini murni lahir dari hati para pencipta konten dan tokoh masyarakat Indonesia yang menolak diam melihat penderitaan rakyat Palestina.
Salah satu suara yang menonjol datang dari Kumala Sari Kartini, CEO perwakilan Friend of Palestine Network Indonesia. Ia menegaskan bahwa prioritas utama saat ini adalah memastikan bantuan kemanusiaan yang layak benar-benar sampai kepada masyarakat di Gaza. Meski bantuan telah dikirim melalui drone dan jalur lain, distribusinya tetap terhambat akibat tembakan dan blokade.
“Langkah pertama yang harus didorong adalah pembukaan jalur bantuan agar bisa sampai ke rumah sakit dan memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Apalagi kita sudah siap mengirim bantuan, termasuk ribuan ton beras,” ujarnya.
Selain bantuan, Kumala menilai Indonesia perlu mengambil langkah kerinduan untuk mengakui Palestina sebagai negara berdaulat. Ia mengingatkan bahwa sejumlah negara Eropa telah memulai langkah tersebut, dan sebaiknya Indonesia ikut berperan aktif.
Menanggapi pertanyaan soal langkah lanjutan setelah petisi, Kumala menjelaskan bahwa tahap awal adalah mengumpulkan dukungan publik, lalu menyampaikannya kepada pemerintah. Ia juga mendorong agar Indonesia menginisiasi pertemuan kolektif dengan negara-negara di kawasan Asia dan Timur Tengah untuk membahas langkah-langkah konkret bagi Palestina.
“Tujuan akhirnya jelas, Indonesia mengakui Palestina sebagai negara berdaulat. Namun, secara bertahap, kita mulai mendesak pembukaan blokade dan memastikan penyaluran bantuan kemanusiaan berjalan aman,” tutupnya.
Acara ditutup dengan ajakan kepada masyarakat untuk menandatangani dan mendukung petisi tersebut. Para penyelenggara berkomitmen menyerahkannya secara resmi kepada Kementerian Luar Negeri RI dalam beberapa hari ke depan, dengan harapan langkah ini memicu aksi nyata sekaligus pemerintah menginspirasi solidaritas lintas negara.
( FrB )