Pimpin Apel Kesiapsiagaan Karhutla di Pontianak Menko Polkam Djamari Chaniago Tekankan Mitigasi Dini dan Target Zero Karhutla

PONTIANAK mediakota.com Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI, Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, memimpin langsung Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang digelar di Pontianak, Kalimantan Barat, pada Kamis (16/4/2026). Apel akbar ini menjadi wujud komitmen serta kesiapan terpadu antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dunia usaha, dan masyarakat dalam menghadapi ancaman musim kemarau 2026.

Dalam arahannya, Menko Polkam menyampaikan instruksi langsung dari Presiden RI agar seluruh komponen tidak lengah dan terus berupaya mencapai target zero karhutla secara nasional.

“Semangat utamanya adalah bertindak sebelum api membesar, mengendalikan sebelum situasi meluas, dan melindungi rakyat sebelum dampaknya dirasakan lebih berat,” tegas Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago di hadapan jajaran Forkopimda Kalbar, Kepala Daerah se-Kalbar, serta ratusan personel gabungan.

Tren Karhutla Kalbar Jadi Perhatian Khusus

Menko Polkam memaparkan, secara nasional, luas lahan terbakar di Indonesia telah mengalami penurunan dari 376.805 hektare pada tahun 2024 menjadi 359.619 hektare di tahun 2025. Namun, Provinsi Kalimantan Barat tercatat mengalami peningkatan kerawanan yang signifikan.

Luas lahan terbakar di Kalbar melonjak drastis dari 1.919 hektare (2024) menjadi 23.118 hektare (2025). Bahkan, sejak awal tahun hingga 31 Maret 2026, lahan yang terbakar di Kalbar diperkirakan telah mencapai angka sekitar 10.600 hektare.

“Ancaman ini sudah muncul sejak awal tahun. Titik rawan tersebar di banyak kabupaten/kota, dengan penanganan terbesar saat ini berada di wilayah Kubu Raya, Sambas, Ketapang, Mempawah, dan Kayong Utara. Kabupaten Kubu Raya harus kita beri perhatian ekstra karena lahannya didominasi gambut, rawan kebakaran berulang, dan berdekatan dengan instalasi penting seperti bandara,” ungkap Menko Polkam.

Antisipasi El Nino dan Ketegasan Hukum

Berdasarkan prakiraan BMKG, terdapat peluang 50 hingga 60 persen terjadinya fenomena El Nino pada semester kedua tahun 2026, dan awal musim kemarau diprediksi akan datang lebih maju. Karakteristik lahan gambut di Kalbar membuat api mudah menyebar di bawah permukaan tanah, yang diperberat dengan keterbatasan sumber air.

Guna merespons tantangan tersebut, Menko Polkam menginstruksikan beberapa langkah strategis:

Pengecekan Sumber Daya: Kepala Daerah bersama jajaran TNI dan Polri diinstruksikan segera mengecek kesiapan personel, alat, logistik, dan jalur mobilisasi.

Mitigasi Sedini Mungkin: Maksimalkan pengelolaan tinggi muka air di lahan gambut, serta optimalisasi embung dan sekat kanal sebelum api membesar.

Patroli Terpadu: Tingkatkan intensitas verifikasi titik panas (hotspot) lapangan secara cepat.

Pengamanan Objek Vital: Pastikan kawasan permukiman, fasilitas layanan kesehatan dan pendidikan, serta jalur transportasi aman dari dampak asap.

Selain itu, Djamari Chaniago memberikan peringatan keras kepada perusahaan pemegang konsesi agar sungguh-sungguh menjalankan kewajiban pencegahan. Beliau juga menekankan pentingnya penegakan hukum. “Proses penegakan hukum wajib dilakukan secara tegas dan berkelanjutan kepada siapa saja yang dengan sengaja melakukan pembakaran lahan,” imbuhnya.

Di akhir sambutannya, Menko Polkam memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran BPBD, Manggala Agni, Basarnas, TNI, Polri, relawan, masyarakat, dan awak media yang menjadi ujung tombak di lapangan.

“Dari Pontianak ini kita tegaskan bahwa Kalimantan Barat siap menghadapi musim kemarau 2026, siap mencegah kebakaran hutan, dan menjadi contoh sinergi penanggulangan bencana yang cepat, tanggap, dan terpadu. Mari kita jaga hutan kita, lindungi rakyat kita, dan jaga kewibawaan bangsa,” pungkas Menko Polkam.

Apel kesiapsiagaan ini turut dihadiri oleh Pangdam XII/Tanjungpura, Asops Kapolri, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalbar, Staf Khusus/Staf Ahli Kementerian terkait (Kemenko PMK, Kemkomdigi, Kementan, Kemenkes, Kemendes PDTT, Kemensos), Gubernur Kalimantan Barat beserta Forkopimda Provinsi, serta jajaran Bupati/Wali Kota se-Kalimantan Barat.

Hasnan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *