PONTIANAK mediakota.com– Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., mengajak seluruh leading sector terus mematangkan persiapan dan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalimantan Barat. Hal tersebut disampaikannya saat memimpin pertemuan koordinasi bersama Koordinator BGN Regional Kalimantan Barat, Agus Kurniawi beserta jajaran, di Aula Pendopo Gubernur Kalbar, Senin (11/5/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Ria Norsan menekankan pentingnya validasi data serta pengawasan ketat di lapangan guna mengantisipasi berbagai isu negatif yang berkembang di media sosial.
Salah satu poin krusial yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah adanya perbedaan data antara input administratif dengan kondisi riil di lapangan. Sebagai Ketua Satgas, Ria Norsan menegaskan agar distribusi porsi makanan dilakukan secara merata dan tepat sasaran.
“Jangan sampai terjadi kelebihan pasokan di dapur sementara penerima manfaatnya tidak ada. Semua harus terdata secara real-time,” ujar Ria Norsan dalam rapat tersebut.
Menanggapi isu-isu yang beredar di media sosial terkait potensi penyimpangan maupun korupsi dalam program MBG, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengambil langkah preventif dengan meminta seluruh Koordinator Wilayah (Korwil) melakukan pengawasan ketat terhadap operasional dapur umum.
Ia menjelaskan, beberapa aspek yang menjadi fokus pengawasan meliputi kebersihan dan sanitasi guna memastikan proses memasak dilakukan sesuai standar higienis, kualitas gizi untuk menjamin kandungan nutrisi makanan sesuai standar bagi anak-anak dan ibu hamil, serta keamanan operasional guna mengantisipasi gangguan terhadap fasilitas dapur umum.
“Jadi pengawasan ini penting agar program berjalan baik, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” jelasnya.
Untuk menjaga kondusivitas pelaksanaan program, Pemprov Kalbar juga melibatkan jajaran Pangdam, Kapolda, dan Kejati. Keterlibatan unsur TNI, Polri, dan Kejaksaan tersebut bertujuan memberikan perlindungan hukum sekaligus pengamanan apabila terjadi gejolak di masyarakat.
“Kita harus kompak. Jika ada kendala di lapangan, segera komunikasikan agar kita bisa mengambil kebijakan yang cepat dan tepat. Kita tidak ingin program yang sangat baik untuk masyarakat ini terhambat oleh masalah teknis ataupun provokasi pihak luar,” tegasnya. (Hasnan)
