Manggar, Belitung Timur – Di balik riuh rendah aktivitas ekonomi hilir pertambangan di Kabupaten Belitung Timur (Beltim), tersimpan sebuah dilema sosial dan hukum yang kian meruncing. Fenomena “meja goyang”, alat tradisional pemurnian bijih timah kini bukan lagi sekadar urusan dapur para penambang, melainkan telah menjadi isu krusial yang mengancam ketenteraman ruang hidup masyarakat.
Rabu pagi (17/06/2026), atmosfer di markas Kepolisian Resor (Polres) Beltim tampak berbeda dari biasanya. Bupati Belitung Timur, Kamarudin Muten didampingi oleh Wakil Bupati Beltim Khairil Anwar beserta para OPD terkait dan perwakilan Pemerintah Desa melangkah pasti menemui Kapolres Beltim, AKBP Indra Feri Dalimunthe. Pertemuan tingkat tinggi ini bukan sekadar silaturahmi formal, melainkan sebuah respons darurat atas menjamurnya aktivitas meja goyang ilegal yang kian berani beroperasi di jantung pemukiman warga, khususnya di kawasan Manggar.
Ada fakta mencengangkan yang tersingkap dalam pertemuan tersebut. Berdasarkan hasil pemetaan berkala, mayoritas pemilik dari lapak-lapak meja goyang ilegal ini disinyalir kuat bukanlah warga asli bumi Satu Hati Bangun Negeri (Belitung Timur). Mereka adalah para pendatang dan pemilik modal dari luar daerah yang memanfaatkan celah pengawasan untuk meraup keuntungan instan, lalu meninggalkan dampak kerusakan lingkungan bagi masyarakat lokal.
“Hari ini kami bertemu Bapak Kapolres untuk menyampaikan masalah meja goyang yang diduga kebanyakan pemiliknya bukan warga Beltim. Kami tidak bisa membiarkan wilayah kita dijadikan ladang eksploitasi tanpa aturan oleh pihak luar,” tegas Bupati Kamarudin Muten saat wawancara.
Langkah cepat langsung diambil. Kapolres Beltim AKBP Indra Feri Dalimunthe bersama jajaran berkomitmen penuh untuk segera menurunkan tim gabungan guna menindaklanjuti dan menertibkan titik-titik krusial yang menjadi sarang aktivitas ilegal tersebut.
Meski penegakan hukum berada di depan mata, Bupati Kamarudin Muten menegaskan bahwa Pemerintah Daerah tidak sedang mencoba mematikan urat nadi perekonomian masyarakat. Ia menyadari betul bahwa timah merupakan sandaran hidup banyak kepala keluarga di Belitung Timur.
Oleh karena itu, Pemkab Beltim memilih jalan persuasif yang terukur dengan mengedepankan sosialisasi dan pembinaan terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan represif. Para pelaku usaha diberikan ruang dan edukasi agar segera mengurus perizinan resmi serta memindahkan aktivitasnya ke zonasi yang aman.
“Kami memahami bahwa setiap orang ingin bekerja dan memenuhi kebutuhan keluarganya. Namun, semua aktivitas harus dilakukan dengan cara yang benar dan sesuai ketentuan. Pemerintah hadir bukan untuk mempersulit, tetapi untuk memastikan kegiatan yang dilakukan memberikan manfaat bagi semua pihak dan tidak merugikan masyarakat maupun lingkungan,” jelas Kamarudin dengan nada humanis namun penuh penekanan.
Aktivitas meja goyang ilegal di tengah pemukiman padat penduduk kerap memicu keluhan laten (kondisi tersembunyi yang akan berpotensi memunculkan masalah jika dipicu) mulai dari polusi, suara mesin yang bising, hingga debu sisa pemurnian yang mengancam kesehatan pernapasan anak-anak. Menyadari keterbatasan aparat, Pemkab Beltim kini memosisikan masyarakat sebagai garda terdepan sistem pengawasan.
Di akhir pernyataannya, Bupati Kamarudin Muten mengeluarkan imbauan emosional kepada seluruh elemen warga untuk tidak menutup mata terhadap pelanggaran di sekitar mereka.
“Masyarakat juga harus peduli. Jika menemukan aktivitas meja goyang yang diduga tidak memiliki izin atau berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat sekitar, jangan ragu untuk melaporkannya kepada Pemerintah Desa atau Camat setempat,” pungkasnya.
Kini, bola panas penertiban ada di tangan sinergi Pemkab dan Polres Beltim. Langkah persuasif telah diulurkan, namun bagi mereka yang tetap membangkang demi ego materi, hukum dipastikan akan tegak tanpa pandang bulu demi masa depan lingkungan Belitung Timur yang berkelanjutan.
