JAKARTA, MEDIAKOTA.COM,-
Pembenahan tata kelola perusahaan bongkar muat (PBM), peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta penguatan kolaborasi dengan pengelola pelabuhan menjadi agenda penting yang diharapkan dapat diwujudkan dalam periode kedua kepemimpinan Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI).
Hal ini dikatakan Ketua Umum Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI), Liana Trisnawati, ketika diwawancara di sela acara Munas APBMI baru-baru ini (27/10) di Jakarta.
Dukungan terhadap keberlanjutan kepemimpinan tersebut disampaikan perwakilan Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan. Sosok ketua umum dinilai bukan hanya sebagai pemimpin organisasi, melainkan juga mentor dan sahabat yang mampu membangun komunikasi serta mendorong sinergi antarpemangku kepentingan di sektor kepelabuhanan.
Namun, dukungan tersebut juga disertai harapan agar periode kedua kepemimpinan tidak sekadar menjadi kelanjutan program sebelumnya, tetapi mampu menghadirkan pembenahan nyata dalam tata kelola kegiatan bongkar muat di lapangan.
Salah satu prioritas yang disoroti adalah penyelarasan hubungan kerja antara badan usaha pelabuhan dan perusahaan bongkar muat. Kolaborasi yang sehat dinilai penting untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, sekaligus mencegah persoalan operasional berkembang menjadi konflik berkepanjangan.
Apabila terjadi perselisihan di lapangan, penyelesaiannya diharapkan mengedepankan dialog dan musyawarah. Pendekatan kekeluargaan dinilai menjadi salah satu jalan untuk menjaga hubungan profesional sekaligus memastikan kegiatan operasional pelabuhan tetap berjalan dengan baik.
Selain tata kelola, peningkatan kompetensi tenaga kerja bongkar muat juga menjadi pekerjaan rumah yang perlu mendapat perhatian serius. Profesionalisme PBM tidak cukup hanya ditopang oleh aturan dan prosedur, tetapi juga harus didukung SDM yang kompeten, terampil, dan memahami standar kerja yang berlaku.
Penerapan standar kompetensi kerja, termasuk melalui acuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang disinggung dalam wawancara, diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat kualitas tenaga kerja di sektor bongkar muat.
Dengan demikian, agenda pembenahan tidak berhenti pada tataran administratif, tetapi harus menyentuh praktik operasional sehari-hari. Perusahaan bongkar muat perlu didorong untuk menjalankan kegiatan secara profesional, sesuai prosedur, dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan.
Periode kedua kepemimpinan APBMI diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dengan badan usaha pelabuhan, meningkatkan kualitas SDM, serta membangun tata kelola bongkar muat yang lebih tertib dan profesional.
Tantangannya jelas: menjaga kolaborasi, menyelesaikan persoalan melalui dialog, dan memastikan pembenahan tata kelola benar-benar dirasakan oleh para pelaku usaha maupun tenaga kerja di lapangan,” ujar ketum APUBI, Liana Trisnawati. (f/red)
