Jakarta, mediakota.com — KPK melalui Direktorat Monitoring memaparkan hasil kajian untuk mendorong perbaikan tata kelola sektor sumber daya alam (SDA), khususnya komoditas nikel di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (24/7).
Kajian ini bertujuan untuk mendorong perbaikan sistem pengelolaan nikel yang menjadi strategi komoditas dalam hilirisasi industri dan transisi energi nasional.
Dalam kajiannya, KPK menemukan bahwa sistem informasi dan basis data di sektor energi, kehutanan, dan minerba masih lemah. Data antar kementerian dan lembaga belum terintegrasi dengan baik, sehingga menyulitkan pembunuhan terhadap kewajiban pelaku usaha.
Ketua KPK Setyo Budiyanto menekankan bahwa meskipun nikel memiliki potensi besar sebagai komoditas unggulan, tata kelolanya masih menyimpan berbagai persoalan krusial yang membuka celah korupsi.
KPK juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap pelaku usaha penambangan serta rendahnya akuntabilitas penerimaan negara dari sektor SDA. Oleh karena itu, KPK merekomendasikan agar pencegahan korupsi menjadi bagian integral dari kebijakan tata kelola nikel.
( dedi/tim)