Jakarta,-
Kebijakan pihak kementrian BKKBN terkait pengelolaan sistem penempatan pegawai pemerintah dengan kontrak (PPPK) di berbagai daerah di Indonesia masih menimbulkan banyak persoalan dan jauh panggang dari api Asta Cita Presiden Prabowo-Gibran.
Tidak hanya itu kebijakannya pun sangat berbanding terbalik dengan program Quick Win yang dubuat sendiri oleh pihak kementrian BKKBN itu sendiri.
Sebagaimana diketahui Program Quick Win BKKBN adalah serangkaian program prioritas yang digalakkan untuk mencapai hasil yang cepat dan signifikan dalam pembangunan kependudukan dan keluarga berencana.
Program ini fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan peran keluarga. Terdapat lima program unggulan yang termasuk dalam program Quick Win, yaitu Gerakan Orangtua Asuh Cegah Stunting (GENTING), Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA), Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI), Lansia Berdaya (SIDAYA), dan Super Apps tentang Keluarga.
Progran Quick Win ini sangat berbanding terbalik dengan fakta yang terjadi dan dialami oleh ratusan petugas penyuluh KB, bagaimna mungkin bisa kerja maksimal kalau Petugasnya sendiri memiliki beban berat di keluarganya akibat lokasi daerah tempat ia bertugas tidak seperti yang diharapkan, sehingga menimbulkan beban di keluarga dan banyak lagi persoalan lainnya.
Demikian dikatakan salah seorang petugas penyuluh keluarga berencana yang tidak bersedia disebutkan namnya.
Ia berharap agar presiden Prabowo memperhatikan persoalan ini, menurutnya petugas penyuluh lapangan BKKBN memiliki peran penting dalam rangka mempersiapkan generasi Indonesia Emas pada 2045 mendatang,” terangnya.
Menurutnya, solusi terbaik adalah pihak kementrian BKKBN mestinya memberikan diskresi agar PPPK petugas lapangan KB dipindah-tugaskan (dimutasi) ke daerahnya masing-masing agar bisa melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara maksimal, ini sesuai dengan harapan komisi IX DPRRI ketika rapat dengar pendapat bulan kemarin,” harapnya. ( red)