Beltim – Ketika akhir pekan tiba atau musim libur sekolah yang panjang melanda, pintu-pintu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tertutup rapat dari aktivitas produksi. Kompor-kompor raksasa mendingin. Bagi pemerintah, penghentian operasional sementara ini adalah keberhasilan efisiensi anggaran negara yang bernilai triliunan rupiah. Namun, bagi para investor dan pemilik dapur kemitraan, keheningan ini membawa kecemasan finansial yang mendalam.
Sejak diterbitkannya regulasi pengetatan dari Badan Gizi Nasional (BGN), pola pembayaran insentif dapur mengalami perubahan drastis. Sistem flat yang semula bernilai Rp6.000.000 per hari operasional kini bergeser ke arah perhitungan berbasis jumlah Penerima Manfaat (PM) secara riil.
Di bawah skema baru, besaran dana operasional dihitung berdasarkan formula volume porsi. Jika satu SPPG melayani 2.000 penerima manfaat dengan patokan biaya insentif ketersediaan sekitar Rp2.000 per porsi, dapur hanya menerima Rp4.000.000 per hari pelayanan. Angka maksimal Rp6.000.000 per hari baru bisa dicapai apabila kapasitas layanan menyentuh angka 3.000 penerima manfaat. Kontrasnya, saat hari libur tiba, aliran dana operasional untuk pemilik dapur ini mendadak terhenti total menjadi nol rupiah.
Aset Terikat yang Tak Boleh Bergerak
Kondisi tanpa pemasukan ini kian menjepit posisi para pemilik dapur karena adanya aturan pengikatan aset yang sangat ketat. Berdasarkan perjanjian kerja sama, bangunan dapur beserta seluruh fasilitas modern di dalamnya telah diikat dan disewa secara eksklusif untuk kepentingan program negara. Konsekuensinya, pemilik dapur dilarang keras memanfaatkan area tersebut untuk bisnis komersial lain atau katering umum selama masa libur panjang guna menutupi beban biaya modal.
Dilema di lapangan semakin terasa nyata saat libur sekolah panjang bergulir. Dapur-dapur ini kosong dari hiruk-pikuk juru masak, tetapi fungsi fisiknya tetap terpakai penuh. Di dalam kompleks dapur, tim operasional internal bentukan BGN, yang terdiri dari Kepala SPPG, staf akuntansi, hingga ahli gizi itu tetap menetap dan tinggal di mes fasilitas dapur secara permanen.
“Posisinya bangunan dan fasilitas kami terpakai penuh karena tim internal mereka tinggal di sana, bahkan saat libur tiga minggu berturut-turut. Namun, kami sebagai pemilik tempat sama sekali tidak menerima hak atau operasional karena dianggap tidak opsional,” keluh beberapa pelaku usaha kemitraan yang menolak disebutkan namanya.
Harapan Kompensasi di Kala Libur
Di satu sisi, BGN memang tetap bertanggung jawab membayarkan biaya abodemen tetap serta pemakaian utilitas rutin seperti tagihan listrik, air, hingga pengupahan untuk satuan pengamanan (security) agar fasilitas dan cold storage tetap terjaga. Namun, kebijakan ini dinilai belum adil bagi pemilik modal yang menanggung risiko investasi fisik bangunan dan peralatan sejak awal program digulirkan.
Bagi para investor, beban finansial seperti cicilan investasi atau perawatan gedung tidak ikut ‘libur’ saat sekolah meliburkan siswanya. Kehilangan pendapatan secara mutlak selama berminggu-minggu membuat keberlangsungan usaha kemitraan ini berada di ujung tanduk.
Melalui situasi ini, muncul sebuah harapan besar dari para mitra di akar rumput kepada para pejabat pengambil kebijakan di pusat. Perlu ada formula kebijakan jaring pengaman yang bersifat kontributif selama masa rehat operasional.
Para pemilik dapur berharap pemerintah bisa merumuskan biaya kompensasi ketersediaan aset yang nyata, setidaknya berada di kisaran Rp2.000.000 per hari selama masa libur panjang atau dapur disewa dengan sistem bulanan sehingga ada pendapatan pasti untuk keberlangsungan pembiayaan angsuran perbankan. Angka tersebut dinilai rasional sebagai bentuk pemeliharaan kemitraan yang mengikat, sehingga investasi besar yang telah dikucurkan oleh pelaku usaha lokal tidak berakhir kolaps sebelum program jangka panjang ini mencapai tujuannya.
