KAPUAS HULU Mediakota.com-Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu secara resmi menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Kapuas Hulu yang berlangsung di Ruang Sidang DPRD Kapuas Hulu, Rabu, (2/7/2025).
Sidang tersebut dipimpin oleh DPRD Kabupaten Kapuas Hulu dan dihadiri langsung oleh Bupati Fransiskus Diaan, S.H., M.H., bersama unsur pimpinan OPD, anggota legislatif, serta para undangan lainnya. Kegiatan ini merupakan rangkaian pembahasan sejak tanggal 25 Juni 2025, yang ditutup dengan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD menjadi Peraturan Daerah.
Dalam sambutannya, Bupati Fransiskus menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kerja sama antara legislatif dan eksekutif dalam menyusun dan menelaah laporan pertanggungjawaban keuangan daerah.
“Kami sangat berterima kasih kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang telah menyampaikan pendapat akhir dan menyetujui Raperda ini menjadi Perda. Ini adalah bentuk nyata dari komitmen kita bersama terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Bupati mengingatkan pentingnya percepatan penyerapan anggaran yang per 1 Juli 2025 baru mencapai 27,36%. Ia juga menegaskan perlunya SKPD untuk segera menyesuaikan pelaksanaan kegiatan sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, menggantikan Perpres sebelumnya yang kini telah dicabut. Selain itu, ia meminta agar pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan non-fisik dioptimalkan agar tidak menimbulkan SILPA yang tinggi.
Bupati Fransiskus juga menyoroti perlunya optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak dan retribusi, termasuk melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber baru seperti keratom, wisata alam, dan pajak hiburan. Ia mendorong pemanfaatan media sosial seperti Instagram dan YouTube untuk promosi pariwisata dan pengembangan ekowisata yang berkelanjutan.
Dalam hal infrastruktur, Pemerintah Kabupaten akan terus mengupayakan dukungan dana dari pusat melalui DAK Infrastruktur Perbatasan dan Inpres Jalan Daerah, termasuk dengan memperkuat lobi politik dan melibatkan DPRD di semua tingkatan.
Selain itu, penguatan BUMD dan peningkatan pelayanan PDAM di wilayah Putussibau serta percepatan pemanfaatan jaringan air bersih Sungai Potan juga menjadi fokus perbaikan ke depan.
Di akhir sambutannya, Bupati berharap agar Kabupaten Kapuas Hulu dapat kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk yang kesembilan kalinya sebagai wujud dari tertib administrasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang transparan dan tepat waktu.
Rizky Putra