Sumenep, Mediakota.com – Sapeken Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep, tengah menjadi sorotan menyusul dugaan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di salah satu Agen Penyalur Minyak dan Gas Bumi (APMS) milik H. Ardi. Tuduhan ini mencuat akibat persepsi masyarakat bahwa pasokan BBM di APMS tersebut selalu lebih cepat habis dibandingkan dengan APMS lainnya.
H. Ardi, pemilik APMS yang dituduh, membantah tegas tuduhan tersebut. Menurutnya, tingginya permintaan BBM di APMS-nya disebabkan oleh jumlah nelayan yang ia layani dan kebutuhan akan BBM yang relatif tinggi untuk kegiatan penangkapan ikan. Ia juga menekankan bahwa harga BBM yang dijualnya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Saya hanya ingin memenuhi kebutuhan nelayan di emam dusun yang saya layani,” ujar H. Ardi. “Mereka memiliki kartu BBM bersubsidi dan seringkali membutuhkan pasokan tambahan untuk melaut.”
H. Ardi dengan teduh menjelaskan bahwa sebagian besar nelayan yang ia layani melakukan pembelian BBM secara mendadak untuk memenuhi kebutuhan melaut dalam jangka waktu yang lebih lama. Hal ini, menurutnya, menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pasokan BBM di APMS-nya cepat habis.
Meskipun membantah tuduhan penyalahgunaan, H. Ardi mengakui adanya kemungkinan adanya praktik jual beli BBM dengan harga di atas harga eceran tertinggi (HET) di tingkat sub agen. Ia menegaskan bahwa APMS miliknya selalu menjual BBM sesuai dengan harga yang ditetapkan.
Sektor perikanan di Sapeken memiliki peran yang sangat penting bagi perekonomian daerah. Tingginya permintaan BBM untuk nelayan mencerminkan potensi besar sektor ini, namun juga menjadi tantangan dalam hal ketersediaan dan distribusi BBM yang adil.
H. Ardi berharap agar pihak Pertamina dapat menambah kuota BBM untuk APMS di Sapeken mengingat tingginya kebutuhan nelayan. Ia juga menegaskan bahwa APMS miliknya selalu mengikuti prosedur dan aturan yang telah ditetapkan.
Permasalahan terkait dugaan penyalahgunaan BBM di APMS Sapeken menyoroti kompleksitas isu energi di daerah dengan sektor perikanan yang kuat. Di satu sisi, ada kebutuhan mendesak untuk memenuhi kebutuhan BBM bagi nelayan, di sisi lain, ada tuntutan untuk memastikan distribusi BBM yang adil dan transparan. Perlu adanya solusi komprehensif yang melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah, Pertamina, dan masyarakat nelayan.
(R. M Hendra)