JAKARTA, MEDIAKOTA.COM,-
Perjuangan mendorong pengakuan dan peningkatan kesejahteraan guru bahasa Arab di jenjang pendidikan dasar terus disuarakan. Forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Bahas Arab Se Indonesia mendesak pemerintah segera menerbitkan regulasi yang memberikan kepastian terhadap keberadaan dan peran guru bahasa Arab, khususnya di tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Ketua Umum Forum MGMP Bahasa Arab se-Indonesia, Fatkhur Rahman, Lc., M.Pd. ketika diwawancra usai acara pembukaan Grand Final Olimpiade Bahasa Arab Ke-9 Tingkat Nasional, bertempat di gd. Serba Guna, Asrama Haji, Pd Gde, Jakarta Timur baru-baru ini (10/11) mengatakan, sejak awal berdiri, pihaknya konsisten memperjuangkan nasib guru bahasa Arab melalui berbagai jalur komunikasi dan audiensi dengan pemerintah maupun lembaga legislatif.
Sejumlah upaya telah dilakukan, di antaranya menyampaikan aspirasi kepada Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), Pusat Kurikulum dan Pembelajaran (Puskurjar), serta anggota DPR RI Komisi X.
Namun, hingga kini perjuangan tersebut masih berlangsung karena belum adanya regulasi yang secara khusus mengatur pengakuan guru bahasa Arab di jenjang SD dan SMP.
“Kami mendorong agar pemerintah, khususnya kementerian terkait, menerbitkan peraturan sehingga bahasa Arab di jenjang SD dan SMP bisa diakui, minimal menjadi mata pelajaran pilihan,” ungkapnya.
Menurutnya, kepastian regulasi menjadi persoalan mendasar karena keberadaan guru bahasa Arab membutuhkan pengakuan formal agar dapat menjalankan tugas pendidikan secara lebih optimal.
Ia menegaskan, pihaknya tetap optimistis meskipun proses perjuangan membutuhkan waktu dan tahapan panjang.
Sebagai bagian dari ikhtiar organisasi, berbagai komunikasi dengan kementerian akan terus dilakukan. Bahkan, audiensi dengan menteri terkait dan DPR RI Komisi X juga menjadi agenda yang ingin kembali ditempuh untuk memperkuat aspirasi para guru.
Perjuangan tersebut tidak hanya menyasar jenjang SD dan SMP, tetapi juga mencakup penguatan pengakuan guru bahasa Arab di jenjang SMA, khususnya kelas X.
Terkait kesejahteraan, ia menjelaskan bahwa sebagian guru bahasa Arab di jenjang SMA dan SMK telah memperoleh tunjangan dari pemerintah. Namun, belum seluruhnya menikmati fasilitas tersebut.
Salah satu persoalannya adalah kebijakan masing-masing satuan pendidikan dalam menentukan mata pelajaran pilihan. Meski bahasa Arab telah tersedia dalam kurikulum, keputusan untuk menyelenggarakannya sebagai mata pelajaran pilihan berada pada kebijakan kepala sekolah atau kepala madrasah.
Akibatnya, di sejumlah satuan pendidikan, bahasa Arab belum menjadi mata pelajaran pilihan yang diselenggarakan, meskipun tersedia ruang atau kuota untuk mata pelajaran tersebut.
Di sisi lain, ia berharap kegiatan lomba bahasa Arab dapat menjadi momentum untuk meningkatkan motivasi siswa sekaligus membangun kepercayaan diri para guru dalam mengembangkan kompetensi kebahasaan.
Menurutnya, kegiatan semacam itu juga menjadi bukti bahwa pembelajaran bahasa Arab memiliki antusiasme dan potensi untuk terus dikembangkan di lingkungan pendidikan.
Ia berharap pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap keberadaan guru bahasa Arab dan mengakomodasi mereka sebagai bagian penting dari tenaga pendidik yang turut mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Kami dari pihak organisasi akan terus menyuarakan, berjuang, dan menyampaikan aspirasi kepada kementerian. Setiap tahun kami sampaikan, termasuk melalui upaya audiensi,” tegasnya.
Ia menambahkan, perjuangan tersebut merupakan tanggung jawab organisasi untuk memastikan guru bahasa Arab memperoleh pengakuan dan kesempatan yang lebih baik dalam sistem pendidikan nasional.
Dengan adanya regulasi yang jelas, diharapkan keberadaan guru bahasa Arab di berbagai jenjang pendidikan semakin mendapat kepastian, baik dari sisi pengakuan profesi, kesempatan mengajar, maupun peningkatan kesejahteraan. (f/red)
