Manggar, Belitung Timur – Suasana riuh khas Warung Kopi Aput Manggar di Desa Mekar Jaya mendadak berubah menjadi panggung diskusi publik yang bernilai tinggi pada Rabu sore (28/10/2026). Langkah tidak biasa diambil oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Beltim) bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dengan memboyong agenda Dialog Audiensi formal ke atas meja kedai kopi demi meruntuhkan kaku dan tebalnya sekat birokrasi.
Pertemuan santai namun sarat substansi ini bertransformasi menjadi ruang komunikasi tripartit yang strategis antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan Kelompok Kerja (Pokja) Wartawan serta Jurnalis se-Kabupaten Beltim untuk memperkuat sinergi dalam menjaga ketertiban wilayah dan memastikan akurasi informasi sampai ke telinga masyarakat.
Agenda penting ini dihadiri langsung oleh Bupati Beltim Kamarudin Muten, Kapolres Beltim AKBP Husni Tamrin, Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Beltim Bayu Utomo, para Asisten dan Staf Ahli Pemkab Beltim, Wakil Pemimpin Bank Sumsel Babel, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DiskominfoSP), serta Camat Manggar.
Bupati Belitung Timur Kamarudin Muten mengawali sambutannya dengan menyambut positif kebebasan mimbar komunikasi yang inklusif ini. Di hadapan puluhan awak media, Ia menegaskan secara gamblang bahwa dirinya secara konsisten menerapkan gaya kepemimpinan yang terbuka dan sama sekali tidak anti-kritik.
Bagi Kamarudin Muten, Pers bukan sekadar pelengkap seremonial publikasi, melainkan instrumen mitra strategis yang mutlak diperlukan untuk mengawal jalannya roda pemerintahan yang bersih.
“Telinga saya tidak tipis. Banyak yang menyampaikan masukan, bagi saya itu adalah kontrol agar saya bisa berubah kalau memang ada yang salah. Jika tidak ada yang mengontrol, akhirnya saya bikin apa pun akan saya anggap benar,” ujar Kamarudin dengan nada terbuka yang disambut riuh para kuli tinta.
Pria nomor satu di Beltim ini menilai seluruh tulisan, reportase, dan evaluasi tajam dari media harus dijadikan cermin refleksi bagi jalannya birokrasi, meski ia juga menitipkan pesan moral agar wartawan selalu menyajikan informasi secara utuh, akurat, dan terkonfirmasi agar tidak memicu polarisasi di tengah masyarakat.
Gayung bersambut, Kapolres Belitung Timur AKBP Husni Tamrin turut mempertegas bahwa wartawan memiliki peran vital dalam memelihara stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) lewat produk jurnalistik yang dapat dipertanggungjawabkan.
Menurut Kapolres AKBP Dr Husni Tamrin, informasi yang diracik berdasarkan konfirmasi sumber yang valid terbukti mampu mendudukkan persoalan secara proporsional. Ia mencontohkan bagaimana koordinasi solid jajaran Forkopimda yang dikawal masif oleh pemberitaan media akhirnya sukses mendorong penerapan kebijakan kartu kendali untuk mengurai antrean bahan bakar minyak (BBM) yang sempat mengular ratusan meter di berbagai SPBU.
Kendati antrean mulai tertib, Kapolres memastikan pengawasan terhadap dugaan penyalahgunaan BBM terutama praktik pembelian berulang untuk dijual kembali secara ilegal, tetap menjadi prioritas utama. Penegakan hukum di sektor BBM maupun penertiban aktivitas pertambangan rakyat yang memperhatikan kondisi sosial ekonomi akan terus berjalan tegas jika imbauan persuasif diabaikan. Ketegangan profesionalisme antara instansi penegak hukum dan awak media yang sempat memanas beberapa hari terakhir pun mencair sepenuhnya di Warung Kopi Aput.
Momen paling humanis terjadi saat Kasi Intelijen Kejari Beltim, Bayu Utomo, secara jantan menyempatkan diri menyampaikan permohonan maaf secara terbuka di forum tersebut kepada para jurnalis yang kemarin sempat merasa kecewa saat bertandang ke kantor Kejari Beltim. Permintaan maaf ini dinilai para wartawan sebagai sinyal positif runtuhnya arogansi sektoral lembaga hukum, sekaligus wujud nyata dari komitmen keterbukaan informasi publik di Bumi Laskar Pelangi.
Dialog sore itu diakhiri dengan komitmen bersama bahwa kemitraan erat antara Pemkab, Forkopimda, dan Insan Pers di Belitung Timur ke depan akan terus berpijak pada prinsip independensi yang sehat demi menjaga daerah tetap aman, transparan, dan kondusif. (Risda)
