JAKARTA, MEDIAKOTA.COM,-
Efisiensi kegiatan bongkar muat di pelabuhan menjadi salah satu kunci menekan biaya logistik nasional.
Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Bobgkar Muat Indonesia APBMI Capt H Juswandi Kristanto menegaskan komitmennya mempercepat pelayanan kapal, meningkatkan produktivitas pelabuhan, serta membangun kemitraan yang saling menguntungkan dengan badan usaha pelabuhan.
Demikian dikatakan Ketua Umum (Ketum) Asosiasi perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI), Capt H Juswandi Krostanto di s3la acara Munas APBMI di Jakarta baru-baru ini (28/10).
Dikatakan Juswandi Kristanto, kecepatan pelayanan kapal bukan sekadar persoalan operasional, melainkan berkaitan langsung dengan besarnya biaya yang harus ditanggung pemilik kapal. Semakin lama kapal berada di pelabuhan, semakin tinggi biaya operasional yang berpotensi dibebankan ke dalam tarif angkutan laut atau ocean freight.
Dalam keterangannya, Ketum APBMI menjelaskan bahwa biaya operasional kapal dapat mencapai 10.000 hingga 60.000 dolar AS per hari, bergantung pada ukuran dan jenis kapal. Karena itu, percepatan proses bongkar muat dinilai dapat memberikan penghematan signifikan sekaligus mendukung penurunan biaya logistik nasional.
“Semakin cepat kapal bekerja di pelabuhan, semakin kecil biaya yang harus ditanggung. Jika waktu pelayanan dapat dipangkas, penghematan biaya kapal akan semakin besar,” ujarnya.
Menurut dia, upaya tersebut harus berjalan seiring dengan penerapan tarif yang sesuai ketentuan dan disepakati bersama para pemangku kepentingan. PBM tidak seharusnya menetapkan tarif secara sepihak, melainkan mengedepankan transparansi, kepatuhan terhadap regulasi, dan kesepakatan antarpihak.
Efisiensi juga perlu didukung oleh peningkatan kinerja operasional pelabuhan, termasuk menekan berthing occupancy ratio (BOR) atau tingkat pemanfaatan tambatan kapal agar tidak terjadi antrean yang menghambat pelayanan.
Kemitraan Setara, Bukan Sekadar Hubungan Bisnis
Di luar persoalan efisiensi, APBMI menyoroti pentingnya kemitraan yang sehat dengan badan usaha pelabuhan. Hubungan tersebut dinilai harus dibangun atas prinsip kesetaraan, saling menguntungkan, dan keberlanjutan usaha.
Untuk menggambarkan posisi APBMI, ia mengibaratkan perusahaan bongkar muat sebagai petani yang menggarap sawah milik orang lain. Dalam hubungan tersebut, keberhasilan usaha semestinya memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.
“Kalau kami bekerja di tempat orang lain dan memperoleh keuntungan, tentu harus ada kontribusi dan pembagian manfaat. Jangan sampai satu pihak berkembang, sementara pihak lain justru tersisih,” tegasnya.
Ia mengingatkan, tanpa pola kemitraan yang adil, badan usaha pelabuhan berpotensi memilih menjalankan kegiatan bongkar muat secara mandiri. Jika kondisi itu terjadi tanpa ruang usaha yang memadai bagi PBM, keberlangsungan perusahaan bongkar muat dan tenaga kerja yang bergantung padanya dapat terancam.
Karena itu, ia mendorong penerapan prinsip business to business (B2B) yang profesional, transparan, dan saling menguntungkan.
Digitalisasi Mempercepat Kerja, Tenaga Manusia Tetap Dibutuhkan
Di tengah perkembangan teknologi informasi dan otomasi, PBM menilai tenaga manusia masih memiliki peran penting dalam kegiatan bongkar muat, khususnya untuk penanganan barang konvensional yang membutuhkan keterampilan teknis di lapangan.
Digitalisasi dipandang bukan sebagai ancaman, melainkan instrumen untuk menyederhanakan prosedur, mempercepat pekerjaan, dan meningkatkan produktivitas.
Menurut dia, penerapan teknologi harus diarahkan untuk memperkuat kinerja operasional tanpa mengabaikan keberadaan tenaga kerja yang selama ini menjadi bagian penting dari rantai logistik nasional.
Pandangan tersebut sekaligus menegaskan bahwa modernisasi pelabuhan perlu berjalan beriringan dengan keberlanjutan usaha dan perlindungan kesempatan kerja.
PBM dan TKBM Didorong Tetap Mendapat Ruang
Dalam agenda Musyawarah Nasional (Munas), organisasi PBM juga akan membahas penyempurnaan anggaran rumah tangga (ART), program kerja, serta pemilihan ketua umum baru.
Meski menginginkan regenerasi kepemimpinan, Juswandi Kristanto mengungkapkan bahwa dirinya kembali mendapat dukungan dari sejumlah daerah untuk melanjutkan kepemimpinan. Ia menyebut telah menerima sekitar 60 hingga 65 lembar surat dukungan.
Ia menyatakan akan menjalankan amanah tersebut dengan fokus menjaga agar perusahaan bongkar muat tetap dapat beroperasi, berkembang, dan memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional.
Menurutnya, keberlangsungan APBMI bukan hanya menyangkut kepentingan perusahaan, tetapi juga berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja dan upaya mengurangi pengangguran serta kemiskinan.
Ia juga menyoroti keberadaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) yang menangani barang umum. Ia berharap terminal yang menjalankan kegiatan tersebut dapat diarahkan sesuai ketentuan perizinan dan melibatkan PBM serta tenaga kerja bongkar muat (TKBM), sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas.
“Harapan kami, perusahaan bongkar muat bisa terus eksis dan bekerja. Dengan demikian, tenaga kerja tetap memiliki kesempatan untuk mencari nafkah dan berkontribusi bagi negara,” ujarnya.
Efisiensi Harus Sejalan dengan Keadilan Usaha
Bagi PBM, masa depan industri kepelabuhanan tidak cukup diukur dari kecepatan pelayanan kapal atau besarnya volume barang yang ditangani. Keberhasilan juga harus tercermin dari biaya logistik yang lebih efisien, kemitraan usaha yang adil, serta keberlanjutan lapangan kerja.
Percepatan bongkar muat, transparansi tarif, digitalisasi, dan kemitraan setara menjadi sejumlah agenda yang perlu berjalan beriringan.
Dengan sinergi antara PBM, badan usaha pelabuhan, dan tenaga kerja bongkar muat, pelabuhan diharapkan mampu menjadi simpul logistik yang lebih produktif sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat dan negara.(f/red)
