PEKAN BARU MEDIAKOTA.Com – Di tengah keterbatasan anggaran daerah, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mendapat dukungan pembangunan jalan senilai lebih dari Rp30 miliar dari PT Yuni Bersaudara. Perusahaan yang bergerak di bidang pabrik kelapa sawit (PKS) tersebut membangun perkerasan beton kaku sepanjang tiga kilometer pada ruas Lupat Kain–Lubuk Agung.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, menyampaikan apresiasi atas dukungan tersebut saat meninjau ruas Jalan Lupat Kain–Lubuk Agung, Rabu (19/8/2026).
“Kita tentu memberikan apresiasi kepada perusahaan Yuni Bersaudara yang telah membantu pembangunan jalan rigid ini,” kata SF Hariyanto.
Menurutnya, ruas Lupat Kain–Lubuk Agung merupakan jalan yang menjadi tanggung jawab Pemprov Riau. Dukungan dari dunia usaha dinilai membantu pemerintah mempercepat penanganan infrastruktur ketika kemampuan anggaran daerah terbatas.
“Ruas jalan ini merupakan tanggung jawab Pemprov Riau. Di tengah defisit anggaran, kita beruntung mendapatkan bantuan pembangunan jalan rigid dari perusahaan,” ujar SF Hariyanto.
Pembangunan perkerasan beton kaku tersebut dilakukan sepanjang tiga kilometer. Dengan estimasi biaya lebih dari Rp10 miliar untuk setiap kilometer, nilai dukungan perusahaan diperkirakan melampaui Rp30 miliar.
“Artinya, kita mendapatkan dukungan bantuan lebih dari Rp30 miliar,” ungkapnya.
SF Hariyanto berharap langkah serupa dapat diikuti pelaku usaha lainnya, terutama perusahaan yang aktivitas operasionalnya memanfaatkan jalan di wilayah Provinsi Riau.
“Ini harapan kita, tentu diikuti pelaku usaha lainnya sebagai bentuk tanggung jawab atas jalan yang mereka lewati,” paparnya.
Ia juga mengapresiasi kualitas konstruksi jalan yang dibangun. Penggunaan perkerasan beton kaku dinilai sesuai dengan karakter ruas tersebut karena kerap dilalui kendaraan berbeban berat.
“Kita lihat konstruksinya cukup bagus. Kendaraan yang lewat di sini cukup berat, sehingga dengan konstruksi rigid ini ketahanan jalannya bisa bertahan lama,” jelasnya.
Menurut SF Hariyanto, kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha dapat menjadi salah satu alternatif untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di tengah terbatasnya kemampuan keuangan pemerintah daerah.
