Manggar, Belitung Timur – Di balik ketenangan hamparan pasir putih dan jejak timah Belitung Timur, sebuah gerakan senyap sedang berlangsung di ruang-ruang kelas dan menyusup hingga ke pelosok desa. Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur kini tidak lagi sekadar menunggu laporan di balik meja. Di bawah komando Kepala Dinas Pendidikan, Sabarudin, M.Pd., sebuah misi besar dicanangkan: Tuntas Wajib Belajar 9 Tahun tanpa kompromi.
Gerakan radikal ini bukan tanpa alasan. Berdasarkan evaluasi mendalam terhadap Rapor Pendidikan Belitung Timur yang sebenarnya mencatatkan skor membanggakan 80,68 (Kategori Tuntas Madya), ditemukan sebuah paradoks yang mengkhawatirkan. Angka Melek Aksara usia muda sukses menyentuh 100%, namun kemampuan siswa dalam memahami esensi bacaan justru mengalami penurunan literasi, diperparah dengan fenomena “ghosting” pendidikan, anak-anak yang terdaftar di sekolah, namun perlahan menghilang dari kelas karena faktor ekonomi dan sosial, pindah alamat dan sebagainya.
Menyikapi hal tersebut, Kadisdik Sabarudin langsung mengunci target utama. Program kerja dinas kini disuntik mati dari formalitas birokrasi dan diselaraskan total dengan visi misi Bupati Belitung Timur, Kamarudin Muten untuk menjamin hak dasar anak-anak di Belitung Timur.
“Kami melakukan pemetaan langsung di lapangan. Target kami bukan sekadar angka statistik di atas kertas, tetapi memastikan fisik anak-anak itu benar-benar duduk belajar di dalam kelas, menuntaskan minimal hingga jenjang SMP,” tegas Sabarudin saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (5/8/2026).
Sebagai langkah awal menyetarakan kualitas, Sabarudin mengambil kebijakan berani dengan memperketat Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Praktik lawas “titip-menitip” kursi sekolah favorit dipotong habis demi keadilan akses. Menurutnya, wajib belajar 9 tahun hanya bisa tuntas jika tidak ada kasta antar-sekolah. Dengan kualitas sekolah yang merata, motivasi anak untuk bertahan di sekolah terdekat dari rumahnya akan jauh lebih tinggi.
Langkah taktis ini diperkuat dengan intervensi langsung jaring pengaman ekonomi. Mulai Agustus 2026, Pemkab Belitung Timur menggelontorkan bantuan perlengkapan sekolah gratis yang secara ketat menyasar siswa baru kelas 1 SD dan kelas 7 SMP dari keluarga kurang mampu. Integrasi data penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi senjata agar bantuan ini tepat sasaran, meruntuhkan dinding batu bernama “biaya ekonomi” yang kerap menjadi alasan anak putus sekolah.
Bagi anak-anak Belitung Timur yang saat ini berada di bangku SMP, penuntasan wajib belajar 9 tahun ini dirancang sebagai batu loncatan besar. Dinas Pendidikan menginstruksikan seluruh kepala sekolah untuk mulai menggembleng siswa sejak dini agar mampu merebut kuota emas 20 persen di SMA Unggul Garuda Belitung Timur.
Namun, bagaimana dengan mereka yang sudah terlanjur “hilang” dan melewati usia sekolah? Di sinilah letak keunikan operasi ini. Sabarudin menegaskan bahwa pintu pendidikan tidak pernah dikunci. Melalui optimalisasi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan PKBM, dinas membuka lebar-lebar Pendidikan Kesetaraan Paket A dan Paket B. Anak-anak yang bekerja di sektor informal dirangkul kembali, diberikan jadwal fleksibel agar hak wajib belajar 9 tahun mereka tetap terpenuhi secara legal.
“Pendidikan adalah fondasi jangka panjang. Jika satu anak saja putus sekolah sebelum lulus SMP, kita sedang menabung rantai kemiskinan baru untuk masa depan Belitung Timur. Kita tidak boleh membiarkan itu terjadi,” pungkas Sabarudin.
Kini, bola panas berada di tangan para kepala sekolah, guru, dan orang tua. Sinergi kolektif ini diharapkan mampu mengubah wajah pendidikan Belitung Timur, bukan lagi tentang seberapa banyak anak yang lulus, melainkan tentang komitmen memastikan tidak ada satu pun anak yang tertinggal di belakang.
