Target Tuntas Jalan Poros Sebelum Akhir Jabatan
KUBU RAYA Mediakota.com– Sejumlah hal disampaikan Wakil Bupati Kubu Raya Sukiryanto saat melakukan safari Ramadan di Masjid Muhajirin Desa Batu Ampar, Kecamatan Batu Ampar, Senin (23/2/2026).
Di antaranya, penegasan komitmen pemerintah daerah untuk menuntaskan pembangunan jalan poros. Dengan luas wilayah Kubu Raya yang 78 kali kota Pontianak, keberadaan jalan poros menjadi keniscayaan untuk menunjang mobilitas warga Kubu Raya yang saat ini jumlahnya hampir sama dengan penduduk kota Pontianak.
“Namun anggaran Kubu Raya adalah yang paling besar dipotong, hampir Rp400 miliar,” ungkap Wakil Bupati Sukiryanto saat melakukan safari Ramadan di Masjid Muhajirin Desa Batu Ampar, Kecamatan Batu Ampar, Senin (23/2/2026).
Sukiryanto mengungkapkan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat dipangkas sebesar Rp397 miliar. Menyikapi hal itu, ia mengatakan pemerintah kabupaten terus melakukan pendekatan dan komunikasi dengan pemerintah pusat dan DPR RI untuk memperoleh bantuan penganggaran lainnya.
Dirinya pun memohon doa dan dukungan masyarakat agar upaya yang dilakukan membuahkan hasil.
“Target kita bersama Pak Bupati terus melaju, sehingga pembangunan dirasakan semua masyarakat Kubu Raya. Insyaallah bahwa akhir pemerintahan kita nanti di 2029, target Pak Bupati tiga tahun ke depan pembangunan jalan poros (tuntas). Mudah-mudahan ini bisa tercapai,” katanya.
Lebih lanjut Sukiryanto menyoroti sejumlah potensi sumber pendapatan daerah. Namun, tidak semua dari sumber potensi tersebut memberikan kontribusi seperti yang diharapkan.
Merespons hal itu, pemerintah kabupaten akan mengevaluasi usaha-usaha yang tidak berdampak pada kemajuan daerah dan masyarakat.
“Kami lihat tidak semua ada sumbangsih. Makanya Pak Bupati akan mengevaluasi semua usaha yang tidak berdampak bagi masyarakat dan daerah Kabupaten Kubu Raya,” ungkapnya.
Pada kesempatan itu Sukiryanto juga menyinggung keberadaan pondok pesantren di Kubu Raya yang jumlahnya paling banyak se-Kalimantan namun tidak semuanya mempunyai izin. Ketiadaan izin berdampak pada tidak adanya bantuan dari pemerintah. Terkait hal itu, ia meminta pengurus pondok untuk segera melapor.
“Makanya saya jamin, barangsiapa yang mempunyai pondok pesantren, punya yayasan, yang belum memiliki izin, supaya mendapat bantuan dari negara silakan ajukan ke saya. Pakai dana pribadi, kita urus. Karena juga saya punya pondok pesantren, punya tahfiz Quran, punya panti asuhan.
.Rendy
