Praktik Pungli Merajalela SATPAS Karawang Tak Peduli Instruksi Kapolri
Jawa Barat. MEDIA KOTA POS,-
Instruksi Kapolri untuk meniadakan pungutan liar dalam rangka mendapatkan kepercayaan publik dan pelayanan prima bagi Kepolisian RI, tampaknya tidak digubris oleh SATPAS SIM Karawang, Jawa Barat.
Masyarakat masih saja dibebani dengan biaya yang mahal dalam urusan pembuatan SiM. Dan ini akibat ulah para oknum yang mencari keuntungan pribadi.
Pemohon berinisial BD harus mengeluarkan biaya yang lumayan besar ketika harus membuat SIM C. Padahal dirinya seorang penggangguran yang ingin mengadu nasib menjadi seorang driver ojol.
Warga yang mengaku dari Sukaharja, Karawang tersebut masih berstatus pengangguran dan mengaku kedatangannya ke SATPAS SIM Karawang sudah ketiga kalinya. Sebelumnya, dirinya dinyatakan tidak lulus saat diuji melalui lintasan yang tersedia.
“Sudah tiga minggu berturut-turut saya datang sesuai jadwal yang ditentukan. Lumayan lelah juga sih harus bolak balik,” ucapnya kepada wartawan, Rabu (22/12) baru-baru ini.
Dengan kondisi tersebut telah membuat rencana untuk mendapatkan SIm C hampir putus di tengah jalan, “waktu dan anggaran menjadi terbuang sia-sia,” tutur BD.
“Dengan rasa setengah putus asa, tiba-tiba ada seseorang yang menawarkan jasa untuk mendapatkan SIM secara kilat ” tuturnya.
Dengan bantuan seseorang yang dikenalnya di warung kopi yang berada di sekitaran SATPAS, terbukti dirinya bisa memiliki SIM dengan waktu yang singkat.
“Karena saya membutuhkan. mau tidak mau saya memutuskan memakai jasanya. Walaupun jadi mahal tapi waktunya saya bisa manfaatkan untuk yang lain dan menghasilkan,” tegasnya.
Bila merujuk pada aturan, untuk membuat SIM C baru, kisaran biaya sekitar Rp. 150.000.
Menanggapi adanya dugaan percaloan dalam pembuatan SIM tersebut, pegiat Anti Korupsi DJ Sembiring menyayangkan masih adanya praktek kotor yang terjadi dalam penerbitan SIM.
Menurut Sembiring, dengan maraknya calo dan pungli disana, diduga ada “bekingan” dari oknum atasan yang lebih tinggi.
“Karena terus berlangsung praktik seperti ini, saya menduga ada aksi setor menyetor sehingga oknum pejabat terkesan tutup mata,” tegasnya.
Ketika hal ini dikonfirmasi kepada Dirlantas Jawa Barat Kombes Pol Dody Darjanto, melalui pesan singkat Wahat App (WA) hingga berita ini diturunkan, belum ada jawaban. (025/ag)
