Jakarta,-
Tulisan yang terpampang jelas bertuliskan ‘Kawasan Bebas Pungli’ ternyata hanya sebatas selogan. Sebuah kata-kata yang
indah didengar ternayata jauh panggang dari api dan berbanding terbalik dengan instruksi Kapolri.
Diketahui Instruksi Kapolri tentang pelayanan publik mencakup peningkatan kualitas pelayanan yang nyata bagi masyarakat, dengan fokus pada transformasi digital dan integrasi sistem, seperti inovasi daring SINAR (SIM Nasional Presisi) dan SIGNAL (Samsat Digital Nasional). Selain itu, Kapolri juga menginstruksikan swlalu mendengarkan keluhan masyarakat dan yang lebih penting lagi menghilangkan praktik pungli, serta mendorong pelayanan yang mudah, cepat, efisien, dan transparan.”
“Instruksi Kapolri pada poin untuk meniadakan pungutan liar dalam rangka mendapatkan kepercayaan publik atas pelayanan Kepolisian tampaknya tidak dijalankan secara serius pihak oknum SAMSAT Kelapa Dua,” ucap pegiat anti korupsi DJ Sembiring.
Dikatakannya, hasil pantauan baru-baru ini (27/11) Pihak oknum Samsat Kelapa Dua diduga melakukan pungli perpanjangan pajak yang kenderaan yang berstatus masih mencicil, pajak 5 tahunan, dan mutasi.
Warga Kelapa Dua berinisial NS harus merogohkan isi kantong sebesar Rp, 30 Ribu Untuk cek fisik. “Saya bayar Rp 30 Ribu untuk cek fisik,” ucap NS yang mengaku tukang ojol tersebut.
Sementara untuk mengurus mutasi kendaraan ke luar daerah warga dipungut biaya pendaftaran kisaran Rp 800 ribu untuk kendaraan roda empat, Sementara untuk kendaraan roda dua sebesar Rp 500 ribu.
Sumber yang tidak mau disebutkan namanya juga mengatakan pungli tidak hanya di cek fisik termasuk di loket mutasi, wajib pajak yang akan membayar pajak perpanjangan kendaraan juga di pungli oknum petugas Samsat dengan alasan membantu untuk mempermudah, wajib pajak dipatok Rp30 ribu sampai Rp50 ribu untuk sekali transaksi.
Pegiat anti korupsi DJ Sembiring menyayangkan masih adanya praktek kotor yang terus saja terjadi.
Menurutnya, dengan maraknya calo dan pungli disana siduga ada “bekingan” dari oknum atasan.
“Karena terus berlangsung, saya menduga ada aksi setor-menyetor sehingga para pejabat terkesan tutup mata,” ucap Sembiring. (17/red)
