Jakarta, mediakota.com – Di tengah semakin menguatnya glorifikasi Orde Baru dan legalisasi gelar pahlawan untuk Soeharto, komunitas intelektual muda Lingkar Dialektika berhasil menggelar acara talkshow kebangsaan bertajuk “Mereformasi Mekanisme Pemberian Gelar Pahlawan Nasional: Dari Kepentingan Politik ke Integritas Sejarah” di Gedung Joang ‘45, Jumat (21/11/25).
Acara ini awalnya direncanakan berlangsung di Aula Soekarno Universitas Bung Karno (UBK), namun izin mendadak dibatalkan dengan alasan tema dianggap “berbahaya”. Keputusan tersebut justru memperkuat tekad penyelenggara untuk tetap menyuarakan kritik sejarah. “Kalau bicara soal Soeharto masih dianggap sensitif di kampus Soekarno, maka ada yang sangat keliru dengan arah pendidikan kita,” ujar Prayoga, Ketua Lingkar Dialektika sekaligus mahasiswa FISIP UBK.
Acara ini dihadiri lebih dari 100 peserta, didominasi mahasiswa lintas kampus di Jakarta. Tiga pembicara utama hadir, yakni Chrisbiantoro (Lawyer KontraS dan Dosen FH UBK), Radik Karsadiguna (Direktur Pemberdayaan Sosial Kemensos RI), Virdian Aurellio (Ketua BEM Unpad 2022).
Prayoga menyayangkan sikap pasif UBK dan sebagian besar mahasiswanya ketika Soeharto ditetapkan sebagai pahlawan nasional. “Jika kampus yang lahir dari pengkhianatan Orde Baru ikut diam, lalu siapa yang kita harapkan menjaga sejarah? Kalau mahasiswa takut bicara, maka bangsa ini sedang sakit.”
Acara berlangsung lebih dari dua jam dan ditutup dengan seruan agar reformasi mekanisme gelar pahlawan dilanjutkan ke ranah advokasi publik dan akademik. “Ini bukan cuma diskusi, ini perlawanan intelektual,” pungkas Prayoga.
(FrB)
