Jakarta, mediakota.com —
Dewan Pimpinan Pusat Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli (DPP-PPPT)
baru-baru ini mengadakan rapat koordinasi dalam rangka persiapan Rapat Kerja Naional (Rakernas) Percepatan Pembentukan Daerah Otonom Baru (Forkonas-DOB) Provinsi Tapanuli, acara ini berlangsung di Rumah Makan di bilangan Pramuka, Jakarta Pusat (11/7/2025).
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Panitia Percepatan Propinsi Tapanuli (DPP-PPPT) JS, Simatupang, SH, MH, GCRP, ketika diwawancarai usai rapat mengatakan, acara hari ini merupakan rapat konsolidasi dalam rangka persiapan Rakernas DPP-PPPT Provinsi Tapanuli (Protap) yang akan digelar di Humbahas dalam waktu dekat ini.
Adapun agenda Rakernas di Humbahas tersebut antara lain akan menyusun rencana program kerja termasuk mengevaluasi program yang sudah maupun yang sedang dijalankan, termasuk juga meng-evauasi pengurus DPD maupun DPP,” ujar JS Simatupang.
“Setelah Rakernas selesai berikutnya selang satu atau dua minggu berikutnya akan berlangsung Forum Koordinasi Nasional (Forkonas) bertempat di Jakarta,” ucap JS Simatupang.
Poin-poin yang akan dibahas pada acara Forkonas tersebut yakni bagaimana agar Provinsi Tapanuli segera terwujud,” tegas Lawyer senior ini meyakinkan.
Ia mengatakan, pada Forkonas tersebut mengajak bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk berkontribusi agar Provinsi Tapanuli segera terwujud sesuai harapan bersama.
Dikatakannya, ada pesan khusus yaitu jangan sampai ada perbuatan yang amoral seperti pembuatan proposal dan lain sebagainya, kita tidak menginginkan hal seperti itu, kita ingin agar benar-benar mandiri, pemerintah pusat ingin melihat kesiapan daerah, termasuk kesiapan penduduknya termasuk juga kesiapan moral para pemerhati yang menginginkan terjadinya pemekaran.
Terkait dengan moratorium yang sampai sekarang ini masih diberlakukan, ia mengatakan, kebijakan moratorium tidak perlu dicabut, asal pemberlakuan pemekaran pemerintah pusat memakai sistem parsial atau bisa juga dengan diskresi, karena kalau semua yang diberikan pemekaran itu tentu akan memerlukan anggaran yang cukup besar dari pemerintah pusat, kalau dibikin parsial maka mana yang lebih penting dan mana yang lebih cocok untuk masyarakat setempat, itu yang akan diprioritaskan,” jelasnya.
Dikatakannya, mengapa kita menginginkan Provinsi Tapanuli segera terwujud, seperti yang diketahui Sumatera Utara terdiri dari 33 kabupaten/kota, jangkauan untuk pemerataan pembangunan di 33 kabupaten/kota tersebut pasti sangat sulit, lain halnya jika terjadi pemekaran banyak yang terbantu terutama masyarakat ekonomi lemah ke bawah, khususnya terkait dengan pemerataan pelayanan pendidikan, pemerataan pelayanan kesehatan dan pemerataan pelayanan pembangunan lainya, ini sejalan dengan kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran sekarang ini yakni prog pemerataan pembangunan.
Ketum PPPT. JS Simatupang berharap agar pemerintah pusat harus jeli memberikan point terhadap Protap, kami siap di tes, silahkan pemerintah pusat tes kami selama 3 tahun menjadi provinsi, jika tidak mencapai target maka silahkan dicabut, kalau setelah menjadi Provinsi Tapanuli dalam kurun waktu 3 tahun berjalan lalu nilainya ternyata di bawah 5,7 maka kami persilahkan pemerintah pusat cabut status provinsi itu kembali,” tantang JS Simatupang.
(fz)