PANGKALPINANG — Polemik pelabelan hoaks terhadap sejumlah produk jurnalistik akhirnya mendapat respons resmi dari Kepolisian Daerah (Polda) Kepulauan Bangka Belitung. Melalui surat hak jawab yang dikirimkan langsung ke Kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Babel pada Jumat (13/11/2026) siang, kepolisian menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan tindakan diskresi yang sah secara hukum.
Persoalan ini bermula dari surat keberatan yang dilayangkan PWI Babel terkait tindakan Bidang Humas Polda Babel. Pihak humas sebelumnya menyematkan stempel hoaks pada pemberitaan beberapa media mengenai dugaan pemukulan oknum anggota TNI oleh anggota Polsek Sungailiat.
Menanggapi hal tersebut, Kabid Humas Polda Babel Kombes Pol Agus Sugiyarso menekankan bahwa institusinya sangat menghormati kemerdekaan pers sebagai pilar demokrasi. Namun, ia menggaris bawahi bahwa kebebasan tersebut harus berjalan beriringan dengan prinsip akurasi, verifikasi, dan keberimbangan data.
“Informasi awal yang belum terverifikasi dan telanjur tersiar ke publik berpotensi memicu gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) jika tidak segera dimitigasi secara cepat dan tepat,” ujar Sugiyarso dalam keterangan resminya.
Polda Babel menilai pemberitaan yang dipersoalkan tersebut dirilis tanpa melalui proses verifikasi fakta di lapangan. Langkah penyematan label hoaks dan “tidak terverifikasi” kemudian diambil guna meluruskan informasi agar tidak menimbulkan keresahan yang lebih luas.
Dalam pembelaannya, Polda Babel berpegang pada dua landasan hukum utama yaitu:
• Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2026: Regulasi yang merupakan Perubahan Ketiga atas UU Kepolisian Negara Republik Indonesia (disahkan pada Juni 2026) ini mengatur kewenangan diskresi kepolisian. Mengacu pada Pasal 18 ayat (1), pejabat Polri berhak bertindak menurut penilaiannya sendiri demi menjaga kepentingan umum.
• Undang- Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers: Polda merujuk pada Pasal 6 huruf c yang mewajibkan pers nasional mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar.
Meski mengambil sikap tegas terhadap informasi yang dinilai keliru, Polda Babel memastikan pintu mereka tetap terbuka lebar bagi kritik dan pengawasan dari insan media maupun masyarakat luas, selama dilandasi oleh fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami mengajak seluruh rekan-rekan pers untuk bersama- sama menjaga ruang informasi publik agar tetap sehat, objektif, dan terhindar dari kesalah pahaman,” pungkasnya. (Risda)
