Simpang Pesak, Belitung Timur – Suasana Aula Kecamatan Simpang Pesak mendadak riuh oleh antusiasme warga pada Sabtu, (10/10/2026). Tidak tanggung-tanggung, seluruh kekuatan politik dari Daerah Pemilihan (Dapil) 2 Kabupaten Belitung Timur diturunkan penuh. Sebanyak 10 anggota DPRD Belitung Timur hadir secara kolektif untuk bertatap muka dan mendengarkan langsung jeritan hati konstituen mereka.
Kehadiran formasi lintas fraksi ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua II DPRD Beltim, Dwi Nanda Putra, bersama barisan legislator andalan Dapil 2 lainnya yaitu Sardidi, Hairil Anwar, Subandri, Iwan Rahmawan, Heru Indratno, Endriansyah, Rudiansyah Putra, Tjong Jung Min (Yongmin), dan Candra Arya Putra. Langkah “mengepung” satu kecamatan secara bersama-sama ini menjadi strategi taktis para wakil rakyat agar penyerapan aspirasi berjalan lintas fraksi dan lebih terintegrasi.
Reses kali ini terasa jauh lebih berbobot karena para legislator tidak datang sendiri. Menjawab kebutuhan riil masyarakat di bidang pertanian pangan dan jaminan sosial, Anggota DPRD Beltim ini sengaja menggandeng pihak eksekutif dan instansi vertikal terkait.
Tampak hadir di lokasi, Perwakilan Dinas Pertanian dan Pangan (Distangan) Kabupaten Belitung Timur, Heru Indramarta, serta perwakilan resmi dari BPJS Belitung Timur. Jalannya dialog interaktif ini dikawal langsung oleh Camat Simpang Pesak bersama unsur muspika, perangkat desa, tokoh masyarakat, serta tamu undangan yang memadati aula.
Di hadapan sepuluh legislator, warga tanpa canggung langsung membeberkan berbagai benang kusut yang terjadi di lapangan. Salah satu isu paling krusial yang mencuat adalah karut-marut distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi serta berbagai permasalahan teknis di lapangan yang dinilai kerap menyulitkan nelayan dan petani kecil dalam mendapatkan hak mereka. Warga menuntut adanya ketegasan pengawasan agar pasokan energi tersebut tepat sasaran dan tidak mengalami kelangkaan di tingkat bawah.
Selain masalah energi, urusan pelayanan kesehatan juga menjadi sorotan tajam. Masyarakat memberikan apresiasi mendalam sekaligus meminta penguatan fasilitas kesehatan rujukan, di mana mereka secara khusus menyinggung keberadaan rumah singgah di Jakarta yang selama ini dibiayai daerah. Keberadaan rumah singgah tersebut dinilai telah banyak menyelamatkan dan meringankan beban warga Belitung Timur yang harus menjalani pengobatan rawat jalan di ibu kota. Warga berharap program kemanusiaan ini terus ditingkatkan fasilitasnya demi kenyamanan pasien dari kalangan kurang mampu.
Tak kalah pelik, aduan lingkungan hidup juga menyeruak ke permukaan. Warga mengeluhkan adanya dampak negatif Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) dari aktivitas operasional tambak udang di sekitar wilayah mereka yang memicu ledakan populasi nyamuk secara masif.
Melihat respons cepat dan kehadiran lengkap para pembuat kebijakan, salah satu warga yang hadir nampak tak bisa menyembunyikan rasa puasnya. Baginya, momen tatap muka ini menjadi ruang terbuka yang sangat dinantikan, di mana pertanyaan serta keinginan yang terpendam bertahun-tahun selama ini akhirnya dapat tersalurkan dan terjawab langsung secara transparan tanpa embel-embel atau birokrasi yang berbelit.
Camat Simpang Pesak dalam penyampaiannya menegaskan rasa terima kasih yang mendalam atas turun penuhnya 10 anggota dewan ke wilayahnya.
” Pemerintah Kecamatan siap mengawal ketat sinkronisasi data lapangan yang disampaikan warga, baik dari sektor pertanian bersama Distangan maupun kepesertaan jaminan kesehatan nasional bersama BPJS. Dan berharap kehadiran komplit para legislator ini menjadi jaminan kuat bahwa persoalan krusial seperti dampak lingkungan tambak udang dan carut-marut BBM dapat segera ditindaklanjuti secara konkret melalui kewenangan fungsi pengawasan DPRD,” ungkap Camat Simpang Pesak.
Para Anggota DPRD Beltim pun menutup jalannya reses dengan menegaskan komitmen bersama bahwa kehadiran mereka memboyong langsung dinas teknis serta BPJS bertujuan agar setiap keluhan warga hari ini tidak sekadar menjadi catatan di atas kertas kosong.
” Seluruh aspirasi mengenai BBM, operasional tambak udang, hingga optimalisasi fasilitas kesehatan ini akan langsung dirangkum menjadi prioritas pokok-pokok pikiran (Pokir) dewan untuk segera dieksekusi bersama pihak eksekutif dalam kebijakan pembangunan daerah ke depan,” pungkas salah satu Anggota DPRD Beltim.
