Gantung, Belitung Timur – Pemandangan berbeda terlihat di SPBU 25.335.03 Desa Selinsing, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, pada Rabu (30/9/2026) pagi. Jalur pengisian bahan bakar yang biasanya padat dan mengular hingga ke jalan raya, kini tampak relatif lengang dan jauh lebih tertib.
Keheningan antrean yang mulai terurai ini pecah ketika rombongan pimpinan daerah melakukan inspeksi mendadak tepat pukul 09.00 WIB untuk mengawal langsung babak baru tata kelola distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi melalui sistem Kartu Kendali.
Sidak yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Belitung Timur, Khairil Anwar, bersama Kapolres Beltim AKBP Dr Husni Tamrin yang diwakili oleh Kaurbinopsnal (KBO) Sat Reskrim Polres Belitung Timur Ipda M. Alimin, S.E didampingi oleh Kapolsek Gantung IPTU Muhammad Harits Arlianto beserta jajaran, Danramil 414-03/Gantung yang diwakili oleh Babinsa Andri. Langkah taktis ini diperkuat dengan kehadiran Kepala Bakesbangpol Beltim Evi Nardi, Kepala Satpol PP Beltim Novis Edwar, Sekdin Diskominfo Partono, Kabag Ekbang Tri Rismaharini, hingga Camat Gantung Dela Wahyudi. Kehadiran tim gabungan ini menjadi sinyalemen kuat bahwa pemerintah daerah tidak main-main dalam memutus mata rantai penyalahgunaan BBM subsidi.
Di lapangan, pihak SPBU mulai memberlakukan regulasi ketat berupa pemisahan jalur fisik yang tegas antara masyarakat umum dan para pengecer. Khusus untuk pengecer, disediakan dua lajur khusus di mana setiap pengisian wajib divalidasi menggunakan Kartu Kendali digital.
Operator SPBU secara jeli memeriksa dan menandai setiap kartu sebelum nosel menyalurkan BBM sesuai dengan kuota harian yang telah dipatok oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur. Pola baru ini memaksa para pengecer yang biasanya menguasai area sejak fajar, kini baru mulai berdatangan secara teratur sekitar pukul 10.00 WIB.
Melihat skema yang mulai berjalan, Wakil Bupati Khairil Anwar langsung turun ke lajur antrean untuk berdialog dan memberikan imbauan keras secara persuasif kepada para pengecer. Beliau menegaskan bahwa Kartu Kendali adalah instrumen keadilan agar hak masyarakat kecil tidak terenggut oleh praktik lancung oknum di lapangan.
Khairil mengingatkan dengan nada tinggi agar BBM subsidi yang didapatkan benar-benar disalurkan kembali ke masyarakat, bukan untuk ditimbun, dimanipulasi kuotanya, ataupun dipermainkan harganya di tingkat pengecer.
Pengawasan melekat ini turut dikawal Satpol PP guna menjamin ketertiban fisik, sementara Diskominfo memantau performa jaringan internet agar server verifikasi digital tetap stabil tanpa delay.
Penerapan sistem baru ini langsung direspons cepat oleh Camat Gantung, Dela Wahyudi. Seusai kegiatan Ia membeberkan bahwa implementasi Kartu Kendali ini adalah bentuk nyata komitmen kewilayahan dalam menata estetika lalu lintas sekaligus menjamin keadilan ekonomi.
Camat Gantung Dela Wahyudi mengungkapkan, untuk tahap perdana di wilayah Kecamatan Gantung, tercatat sebanyak 132 pengecer telah terdaftar resmi dan memegang Kartu Kendali. Meski sempat muncul riak kecil dan kendala teknis akibat belum seluruh pengecer terakomodasi dalam waktu yang bersamaan, Dela Wahyudi memastikan pihak kecamatan langsung mengambil langkah solutif pasca-evaluasi bersama tim Forkopimcam.
Ke depan, Pemerintah Kecamatan Gantung akan membagi ke-132 pengecer tersebut ke dalam beberapa kelompok jadwal pengambilan yang terstruktur. Strategi manajemen waktu ini diyakini mampu menjadi jawaban mutakhir untuk mencegah terjadinya penumpukan kendaraan di kemudian hari, sekaligus memastikan roda ekonomi masyarakat bawah tetap berputar di atas koridor hukum yang sah.
