NANGA PINOH MEDIAKOTA.Com– Pemerintah Kabupaten Melawi mengambil sejumlah langkah strategis untuk menjaga ketersediaan, kelancaran penyaluran, dan kewajaran harga bahan bakar minyak (BBM), khususnya selama musim kemarau.
Langkah tersebut dirumuskan melalui Rapat Koordinasi Lintas Sektor terkait Pengendalian Ketersediaan dan Penyaluran BBM di Kabupaten Melawi yang digelar di Nanga Pinoh, Senin (7/9/2026).
Rapat dihadiri Wakil Bupati Melawi, Malin, S.H., Sekretaris Daerah Kabupaten Melawi, Drs. Paulus, perwakilan Pertamina, Wakapolres Melawi, Kompol Aang Permana, LO Kodim 1205/Sintang, pengelola SPBU, serta instansi terkait lainnya.
Sekretaris Daerah Kabupaten Melawi, Drs. Paulus, mengatakan musim kemarau menyebabkan distribusi BBM melalui jalur sungai mengalami hambatan. Kondisi tersebut membuat distribusi lebih banyak mengandalkan angkutan darat dengan kapasitas yang terbatas.
“Rapat ini penting untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam memastikan BBM tetap tersedia di Kabupaten Melawi. BBM merupakan kebutuhan pokok yang menggerakkan berbagai aktivitas ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Sekda, pemerintah daerah juga menerima berbagai keluhan masyarakat mengenai tingginya harga Pertalite di tingkat pengecer. Di sejumlah tempat, harga eceran dilaporkan berkisar antara Rp18.000 hingga Rp20.000 lebih per liter.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan menetapkan harga jual eceran Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP), karena kewenangan tersebut berada pada pemerintah pusat. Namun, pemerintah daerah tetap memiliki fungsi koordinasi, fasilitasi, pemantauan, pengendalian distribusi, serta perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.
“Pemerintah perlu hadir untuk memastikan distribusi berjalan dengan baik dan harga di tingkat masyarakat tetap dalam batas kewajaran, sehingga tidak semakin membebani masyarakat,” katanya.
Sementara itu, perwakilan Pertamina menjelaskan bahwa pendistribusian BBM menuju Integrated Terminal Sintang dan wilayah Melawi melalui jalur sungai belum dapat dilakukan secara optimal akibat kondisi debit air. Untuk mengatasi kendala tersebut, Pertamina menyiapkan sejumlah langkah alternatif.
Salah satunya dengan merencanakan penyaluran Bio Solar menggunakan skema direct loading dari Tayan, Kabupaten Sanggau. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pengiriman BBM ke wilayah timur Kalimantan Barat, khususnya Kabupaten Melawi, sekaligus mengurangi antrean kendaraan dan angkutan logistik yang membutuhkan Bio Solar.
Pertamina juga melakukan penambahan armada mobil tangki serta menyiapkan mobil tangki dengan skema spot charter untuk memperkuat dan mempercepat distribusi BBM.
Wakil Bupati Melawi, Malin, S.H., menegaskan agar kendala distribusi akibat musim kemarau tidak terus berulang setiap tahun. Menurutnya, kondisi kemarau dan penurunan debit air seharusnya dapat diantisipasi lebih awal melalui perencanaan distribusi yang lebih matang.
“Kita mengapresiasi langkah Pertamina menambah kuota dan memperkuat armada distribusi. Namun, persoalan angkutan saat musim kemarau ini terjadi setiap tahun. Karena itu, perlu disiapkan solusi jangka panjang agar tidak kembali menjadi penyebab terganggunya pasokan BBM,” tegasnya.
Wabup juga menyoroti masih adanya praktik pembelian BBM secara berulang oleh pelangsir, penggunaan kendaraan dengan tangki modifikasi, serta kendaraan yang tidak sesuai ketentuan. Praktik tersebut dinilai menghambat akses masyarakat umum untuk memperoleh BBM langsung dari SPBU.
Ia menyebut harga BBM di beberapa wilayah pedalaman bahkan telah di atas Rp. 20.000 per liter. Kondisi tersebut harus segera ditangani karena memberikan beban tambahan kepada masyarakat, terlebih di tengah musim kemarau dan ancaman kebakaran hutan dan lahan.
“Yang harus kita pastikan adalah BBM yang sudah sampai di SPBU benar-benar tersalurkan kepada masyarakat yang berhak. Jangan sampai kesulitan masyarakat justru dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk mencari keuntungan yang tidak wajar,” ujarnya.
Wabup meminta tim lintas sektor segera melakukan pengawasan dan penertiban di lapangan. Namun, pelaksanaannya tetap harus memperhatikan masyarakat di wilayah pedalaman yang memang membutuhkan pengecer sebagai akses mendapatkan BBM.
Pemerintah Kabupaten Melawi bersama instansi berwenang akan membentuk tim satuan tugas guna melakukan pengawasan dan penertiban sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemerintah daerah berharap sinergi antara Pemkab Melawi, Pertamina, aparat penegak hukum, pengelola SPBU, dan seluruh pemangku kepentingan dapat menjamin ketersediaan stok, memperlancar distribusi, mencegah penimbunan serta pembelian berulang, dan menjaga keterjangkauan harga BBM bagi masyarakat.
Hasnan/Fadli
