PONTIANAK mediakota.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Sekretariat Daerah kembali menguatkan sinergi antar perangkat daerah dalam upaya percepatan penuntasan kawasan permukiman kumuh. Langkah konkret ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi Teknis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Se-Kalimantan Barat yang berlangsung di Hotel Alimoer.
Agenda utama rapat adalah koordinasi teknis dalam rangka perkuatan data penuntasan kawasan permukiman kumuh kewenangan provinsi, serta validasi dan sinkronisasi data list lokasi kegiatan PSU Tahun Anggaran 2026 dan 2027. Rapat ini mengundang seluruh kepala/pelaksana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman kabupaten/kota se-Kalimantan Barat. Rapat ini menjadi forum penting bagi pemangku kebijakan perumahan dan permukiman tingkat provinsi hingga kabupaten/kota untuk menyamakan persepsi dan data. Perkuatan data menjadi kunci keberhasilan program penuntasan kawasan permukiman kumuh.
Melalui rakor ini, Pemprov Kalbar ingin memastikan data yang digunakan akurat, terintegrasi, dan tidak tumpang tindih antar daerah. Selain itu, sinkronisasi data list lokasi PSU untuk TA 2026 dan 2027 krusial agar perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program sarana prasarana utilitas umum berjalan tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat manfaat bagi masyarakat. Mekanisme ini bertujuan agar forum tidak hanya bersifat seremonial, tetapi langsung masuk ke pembahasan teknis dan substansi data. Dengan membawa data riil dari lapangan, diharapkan setiap kabupaten/kota dapat melakukan verifikasi bersama, sehingga peta jalan penuntasan kumuh di Kalbar menjadi lebih jelas dan terukur.
Rapat koordinasi teknis ini menjadi salah satu bukti komitmen Pemprov Kalbar di bawah koordinasi Sekretariat Daerah untuk mewujudkan permukiman yang layak huni sesuai amanat RPJMD dan target nasional. Hasil dari rakor ini nantinya akan menjadi acuan bagi Disperkim Prov. Kalbar dalam merumuskan kebijakan dan prioritas program ke depan.
(Hasnan)
